.webp)
"Simulasi ini melibatkan 1.000 personil yang berperan sebagai anggota polisi yang melakukan pengamanan dan tim penggembira atau peserta demonya itu sendiri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Adapun, Satuan Tugas (Satgas) yang dilibatkan meliputi Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) Satuan Brimobda Metro Jaya, Satuan Reserse, Satuan Intelkam, Satuan Sabhara dan Satuan Lalu Lintas.
"Nanti pelaksanaannya, begitu massa datang ada beberapa personil dari Polres Jakpus yang sudah stand by di lokasi, begitu situasi memanas, nanti akan ada penambahan personil dari Polda Metro Jaya," katanya.
Rikwanto mengatakan, skenario dalam simulasi ini terjadi demo dari sekelompok massa ke kantor Bawaslu. Tahapannya dimulai dari orasi, hingga pembubaran massa secara paksa ketika massa hingga terjadi anarkis.
"Skenarionya kita buat se-realitis mungkin terjadinya di depan Bawaslu dan kondisinya dalam keramaian jalan tersebut," katanya.
Pada tahapan pengamanan dalam simulasi ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus di Jl MH Thamrin yang dari arah Blok M ke Monas dan sebaliknya.
Saat massa datang dan melakukan orasi, 2 lajur jalan di ruas Jl MH Thamrin yang mengarah ke Monas tetap dibuka. Kemudian, ketika massa sudah mulai melakukan tindakan anarkis, maka kepolisian akan memberlakukan sistem contra flow di Jl MH Thamrin, dari mulai Hotel Pullman hingga perempatan Sarinah.
"Jadi nanti ketika situasi mulai memanas, kendaraan dari arah Blok M ke Monas dimasukkan ke Jl MH Thamrin yang mengarah ke Blok M. Jadi diberlakukan contra flow," imbuhnya.
Sementara arus lalu lintas dari Monas atau Patung Kuda, mulai di perempatan Sarinah akan dibelokkan ke kiri ke Jl Sabang, belok kanan ke belakang gedung Sarinah dan seterusnya, hingga kembali lagi ke Bundaran Hotel Indonesia lalu ke Blok M.
Rikwanto mengatakan, pihaknya melakukan pengalihan arus lalu lintas agar simulasi dibuat sesuai kenyataan di lapangan.
"Kenapa kita lakukan seperti itu karena Polda tidak mau underestimate adanya perbuatan anarkis, itu bisa saja terjadi, dan kita buat secara riil," kata dia.
Simulasi seperti ini, tambahnya, juga akan dilakukan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga gedung DPR/MPR RI, pekan depan.
(mei/mpr)
