Gerindra: Tidak Pas Biaya Saksi Parpol Dibebankan ke Negara

Jakarta - Partai Gerindra cenderung menolak meski tidak tegas soal dana saksi dari parpol yang dibiayai oleh APBN. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengatakan partainya keberatan jika dana itu dibebankan kepada negara.

"Kita keberatan karena selama ini partai dibebankan secara mandiri. Kalau dibebankan kepada negara tidak pas dan itu cukup besar," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Menurut Muzani, Partai Gerindra telah menyediakan 600 ribu saksi secara mandiri untuk Pemilu 2014. Semuanya mulai dari rekrutmen, pelatihan dibiayai sendiri, termasuk honor saksi.

"Kalau 1 orang saksi Rp 100 ribu per TPS, maka diperlukan sekitar 60 miliar per partai," ujarnya. Jumlah TPS 545.778.

"Terhadap itu, kalau prosesnya legal sesuai dengan sistem keuangan, nggak masalah. Tapi kalau bertabrakan, Gerindra tak akan ambil dana saksi ini. Dengan atau tanpa dana negara pun, Gerindra siap dengan aparat dan kader yang kita siapkan," paparnya.

Muzani menilai, momentum menganggarkan dana saksi dari APBN tidak tepat untuk Pemilu 2014. Meski sebetulnya pemerintah ingin lebih bertanggungjawab dalam proses demokrasi.

"Dalam situasi sekarang ini (lebih penting) bencana, perbaikan infrastruktur akibat bencana," ucapnya.

(bal/van)