Jokowi: Yang Perlu Normalisasi Cisadane, Bukan Sodetan

Jakarta - Setelah bertemu dengan Wagub Banten Rano Karno dan beberapa pejabat Banten di Tangerang, Gubernur DKI Jokowi akhirnya memutuskan untuk menolak ide sodetan Ciliwung-Cisadane. Hal ini karena melihat kondisi sungai yang lebih tepat diatasi dengan cara normalisasi atau pengerukan.

"Setelah kita datang ke lapangan dan melihat kondisi riil yang ada di Kali Cisadane. Sekarang jelas sekali di sini air sudah di bibir sungai. Jadi kalau ada sodetan akan membuat masalah di Kota dan Kabupaten Tangerang," kata Jokowi di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/1/2014).

Jokowi melihat kondisi pintu air 10 yang berada tak jauh dari kantor Inspektorat Kota Tangerang. Ia melihat pintu air bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar serta Walikota Tangerang Arief Rahadiono Wismansyah.

Keputusan ini diambilnya setelah melihat kondisi Sungai Cisadane dan mendengar penjelasan Wali Kota Tangerang Arief. Dalam penjelasannya, Arief menjelaskan bahwa kondisi Cisadane sekarang sudah sangat memprihatikan. Pompa airnya tak mampu berfungsi maksimal.

Setelah mendengar penjelasan Arief, Jokowi lantas mengerti bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah normalisasi kali. "Kalau tidak ke lapangan ya tidak tahu. Sekarang ya sekali. Yang perlu normalisasi Cisadane bukan sodetan," lanjut Jokowi.

Namun, Jokowi kembali menekankan pembangunan sodetan dan normalisasi kali Cisadane adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU.

"Ini bukan kewenangan di gubernur tapi Menteri PU. Nanti bersama-sama kita sampaikan ke Menteri PU bahwa yang terpenting adalah normalisasi di Ciliwung dan Cisadane," pungkasnya.

(bil/nwk)