Soal Kenaikan Harga Gas Elpiji 12 Kg, Pemerintah Dinilai Tak Berwibawa

Jakarta - Kenaikan harga tabung gas elpiji 12 kilogram oleh PT Pertamina secara sepihak menggambarkan carut-marutnya manajemen pemerintahan saat ini. Pemerintah dianggap paling bertanggungjawab atas kenaikan tersebut, meski Presiden SBY mengklaim tidak adanya koordinasi Pertamina.

"Bagaimanapun kebijakan menaikkan harga tabung gas elpiji 12 kg sebagai kebijakan pemerintahan SBY, bukan kebijakan PT Pertamina," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio saat dihubungi, Minggu (5/1/2014).

Sebagai BUMN, Pertamina menurut Agus terikat dengan UU dan harus tunduk pada pemerintah, khususnya Presiden juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Apalagi komoditas yang dikelola Pertamina sangat strategis terkait kepentingan masyarakat.

"Jadi, kalau pemerintah mengatakan naiknya harga elpiji 12 Kg sebagai aksi korporasi Pertamina, pernyataan ini perlu dipertanyakan," katanya.

Kenaikan harga tersebut tidak mendadak, bahkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah. Sebab, PT Pertamina telah melaporkan rencana kebijakan perubahan harga tabung gas elpiji 12 kg kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji.

Dampak dari kenaikan gas elpiji ini sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat. Sehingga Agung menilai, Jero Wacik pasti berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Apalagi, ada dampak inflatoir dari naiknya harga gas elpiji.

"Hatta dan Jero Wacik pasti harus berkonsultasi dengan Presiden SBY sebelum memberi respon final kepada Pertamina," terangnya.

Agus menyimpulkan, kenaikan harga tabung gas elpiji sejak tanggal 1 Januari lalu telah disetujui oleh Presiden. "Kalau tidak disetujui SBY, Pertamina tidak akan berani menaikan harga gas elpiji," tutupnya.

(kff/fdn)