PKS DPRD Tak Pernah Bahas Soal Lokalisasi Pelacuran

Kontroversi Lokalisasi Prostitusi

PKS DPRD Tak Pernah Bahas Soal Lokalisasi Pelacuran

- detikNews
Senin, 30 Des 2013 12:29 WIB
Para pelacur di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya. (Fotografer - Rois Jajeli)
Jakarta - Pertentangan perlu tidaknya dibangun lokalisasi pelacuran seperti yang diusulkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus bergulir. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menanggapi beragam atas gagasan Ahok tersebut. Namun umumnya mereka belum bisa berkomentar banyak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Igo Ilham enggan berkomentar terkait wacana prostitusi di ibu kota. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini mengaku sejauh ini belum ada pembahasan di fraksinya terkait persoalan itu.

"Cari yang kompeten saja kalau ngomong ini. Saya enggak bisa kasih pendapat. Apa yang mau dikatakan. Ini perlu data. Lagian fraksi kita gak pernah bahas ini. Jauh-jauh dan belum ada diomongin juga," kata Igo kepada detikcom, Ahad (29/12).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPRD DKI Prya Ramadhani menyebut ide yang dilontarkan Ahok itu tidak bisa direalisasikan dan bakal ditentang oleh banyak kalangan masyarakat. Politikus Partai Golkar ini menilai masih banyak wacana lain yang harus diprioritaskan untuk masalah Jakarta yang kompleks.



"Jakarta sudah bagus. Ya jangan lah. Enggak bisa, tidak semudah itu. Kramat Tunggak aja udah ditutup, lha ini masak mau ada yang dibuka lagi," ucapnya saat dihubungi detikcom, Ahad (29/12).

Prya menganggap persoalan prostitusi terselubung selama ini masih ada karena lemahnya pengawasan. Sistem penertiban yang diterapkan pihak pemerintah provinsi belum bisa menyelesaikan daerah maksiat seperti misalnya Cipinang, Jakarta Timur ataupun Bongkaran, Tanah Abang.

Seharusnya, kata dia, ada terobosan unik yang dilakukan karena persoalan ini menyangkut sisi ekonomi, sosial, dan agama. "Kalau cuma ditangkap terus ditaruh dipanti sosial, ya percuma. Ini juga gak konsisten dilakukan. Yang penting sih pengawasan menurut saya," ujarnya.

"Kita kan punya Dinas Sosial, Satpol PP, bisa tuh koordinasi dengan Kementerian Sosial," lanjut Prya.

Adapun yang lain seperti Fraksi PDIP dan Gerindra belum bisa memberi pandangan dengan alasan karena masih wacana.


(brn/brn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads