Memprediksi Situasi Kondisi Natal 2013 dan Tahun Baru 2014

Jakarta - Presiden SBY menginstruksikan Wapres dan para menteri serta jajaran pemerintah agar pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan secara maksimal. Selain itu, semua fasilitas termasuk sarana transportasi dapat dipersiapkan, sehingga kecelakaan bisa dicegah karena cuaca sedang tidak bersahabat. Kapolri telah melaporkan kepada Presiden, ada elemen yang ingin mengganggu malam Natal dan Tahun Baru.

Menurut laporan Kapolri kepada Presiden, beberapa wilayah yang menjadi target dari terduga pelaku teror antara lain Sulteng, Sumsel, Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri mengerahkan 92.000 personil dalam Operasi Lilin di seluruh Polda mulai 23 Desember 2013.

Menyikapi pernyataan Presiden SBY pada 12 Desember 2013 tersebut, Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo menilai pernyataan Presiden SBY soal keamanan Natal dan Tahun Baru adalah wajar, karena sudah mendapatkan laporan dari Polri ataupun Badan Intelijen Negara (BIN). Pendapat berbeda dikemukakan politisi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding yang mengatakan, pernyataan Presiden SBY justru meresahkan masyarakat dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. “Sebaiknya laporan tersebut ditindaklanjuti secara konkrit dengan bekerja,” tutur Sudding (13 Desember 2013).

Menurut penulis, pernyataan Presiden SBY harus diapresiasi secara jujur dan tidak memojokkan, karena sejatinya menurut catatan penulis juga terdapat beberapa potensi ancaman dalam perayaan Natal tahun ini dan perayaan Tahun Baru 2014 mendatang, baik dari gatra Polkam ataupun gatra ekonomi. Potensi membuat “ribut” pada Natal dan pergantian tahun tidak menutup kemungkinan terjadi, karena efek dan gaungnya akan memanaskan tahun politik 2014 jika gagal dieliminir. Tugas semua warga masyarakat untuk mencegahnya, bukan semata tugas BIN ataupun tugas Polri saja.

Permasalahan penolakan keberadaan atau pembangan rumah ibadah yang terjadi di beberapa daerah antara lain, di Ruko Pasar Baru, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kemudian di Kelurahan Sudimara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, terjadi pula penolakan pembangunan rumah ibadah di Kompleks Perumahan Yayasan Tarakanita, di Tanjungpinang, Kepri serta pembongkaran rumah ibadah juga terjadi di Pangkep, Sulsel. Sedangkan di Dusun Angrung Gondok, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, warga, menduduki rumah ibadah, karena dinilai melanggar kesepakatan.

Aksi penembakan, bentrokan massa dan sengketa lahan juga berpotensi menjadi “pengganggu” kelancaran pelaksanaan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 di sejumlah daerah. Penembakan di Mile 41, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, sebuah truk tangki air dan mobil yang dikendarai anggota TNI yang sedang melewati Mile 40 menuju Mile 50 ditembak oleh orang tidak dikenal (OTK), namun tidak menimbulkan korban jiwa. Penembakan juga terjadi terhadap bus visitor yang membawa rombongan Danrem 174/ATW Merauke di area PT Freeport Indonesia, Jl Tambang, Mile 50. Pelaku penembakan diduga anggota kelompok Kali Kopi yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam struktur Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/OPM, kelompok ini merupakan Komando Militer III Timika yang berpusat di Kali Kopi.

Bentrokan warga juga terjadi di Ambon, Maluku, pada 5 Desember 2013 terjadi bentrok antara warga dengan menggunakan batu dan senjata tajam, dipicu pemukulan. Bentrokan serupa terjadi diantara dua kampung di Kabupaten Maluku Tengah di Terminal Mardika. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, bentrok melibatkan warga dari dua lorong di Kelurahan Sindulang, akibat pemadaman lampu Jalan Boulevard II yang dilakukan sepihak oleh kelompok pemuda. Bentrokan akibat eksekusi lahan atau sengketa pertanahan juga terjadi di Pekanbaru, Riau, di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, warga mematok lahan milik salah satu perusahaan.

Sementara di Batanghari, Jambi, konflik lahan makin memanas setelah terjadi pengusiran terhadap komunitas Suku Batin IX di Kecamatan Bajubang. Kasus sengketa lahan juga terjadi terhadap Suku Anak Dalam Jambi, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, di Kabupaten Wajo, Sulsel, di Jalan Lintas Sumatera, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumut, warga menduduki lahan milik Puskopad. Sedangkan di Meunasah Desa Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, warga memblokir jalan masuk ke salah satu perusahaan.

Kegiatan kelompok radikal juga masih terjadi di beberapa daerah seperti Banten, Magelang, Bekasi dan Surakarta, di mana melalui kegiatan kajian rutin kelompok ini meminta anggotanya untuk menentang pemerintah kafir di Indonesia. Bahkan di Kudus, Jateng, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggelar kajian membahas hukum diperbolehkannya membunuh dan mengambil barang orang kafir serta rencana mabit di Puncak Bogor pada akhir Desember 2013.

NII Tasikmalaya, Jawa Barat, bertemu membahas upaya untuk tetap memperjuangkan negara Islam melalui jihad. Tidak hanya itu saja, organisasi radikal di Solo juga akan melakukan amaliah jihad pada 25 dan 26 Desember 2013. Di daerah Tembalang, Semarang, kelompok radikal akan mengadakan membahas “dakwah perlawanan untuk para koruptor”, persiapan aksi menolak perayaan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 dengan memasang spanduk serta menyurati perusahaan untuk menghentikan kewajiban karyawan beragama Islam yang menggunakan atribut Natal.

Pada 16 Desember 2013, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap terduga teroris “RA alias I” di Bima, NTB. Terduga teroris ini terlibat dalam perekrutan dan pelatihan anggota teroris di Enrekang, Sulsel dan Poso, Sulteng. Sedangkan di Aceh, masyarakat sipil Aceh bersama dengan masyarakat korban pelanggaran HAM masa konflik di Aceh sangat mengapresiasi dan menghargai keputusan DPRA yang berjanji akan menuntaskan pembahasan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tersebut. Destika Gilang Lestari, koordinatior Kontras Aceh menegaskan, apabila Qanun KKR ini tidak disahkan pada Desember 2013 ini, maka akan terjadi aksi besar-besaran dari pihak korban.

Gangguan di Bidang Ekonomi

Selain permasalahan terkait Polkam, gangguan di bidang ekonomi juga dapat mempengaruhi situasi Natal 2013 dan Tahun Baru 2014, seperti ancaman gagal panen akibat banjir yang terjadi di Kecamatan Long Iram, Tering, Rapak Oros, Linggang Bigung, Barong Tongkok, Damai, Siluq Ngurai, Nyuatan, Jempang, Melak, dan Mook Manaar, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalbar, Desa Pararapak, Kecamatan Dusun, Kabupaten Barito Selatan, Kalteng, Kecamatan Cikadu dan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jabar, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Seberida dan Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Kota Mempawah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Simalungun, Sumut, dan Kota Tebing Tinggi, Padang.

Bencana banjir dapat terjadi karena lemahnya penanganan maupun upaya antisipasi bencana banjir, sehingga rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan gangguan kamtibmas.

Permasalahan ekonomi yang perlu diantisipasi antara lain kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Tanggamus, Lampung, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Jabar, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta, Jawa Tengah, serta Kota Manado, Sulawesi Utara.

Selain itu adalah ancaman mogok operasi perusahaan pelayaran akibat tertundanya pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai (Indonesia Sea and Coast Guard/ISCG). Tidak ketinggalan adalah ancaman aksi unjuk rasa buruh di beberapa wilayah menolak sistem outsourcing dan menuntut pengangkatan sebagai karyawan tetap, diperkirakan akan terus berlanjut untuk merealisasikan rekomendasi Panja Komisi IX DPR RI. Terus berlanjutnya aksi buruh tersebut, dikhawatirkan semakin memperburuk iklim usaha dan rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan gangguan kamtibmas.

*) Toni Ervianto adalah alumnus Fisip Universitas Jember dan pasca sarjana Universitas Indonesia (UI). Peneliti masalah komunikasi massa.

(nwk/nwk)