Atut Ditahan, DPRD Banten: Pemerintahan Tak Bisa Dijalankan dari Balik Bui

Serang - Jumat keramat KPK terus menyeret 'tumbal'. Seakan tidak pandang bulu, wanita pertama yang menjadi gubernur di negeri ini pun tumbang di Jumat Keramat, Ratu Atut Chosiyah.

Ratu Atut usai diperiksa di KPK ternyata tidak bisa kembali ke tanah para jawara. Hotel Prodeo telah disiapkan KPK untuk sang Ratu, Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebuah baju berwarna jingga bertuliskan 'Tahanan KPK' dikenakan Atut kala memasuki 'hotel' tersebut.

Beragam komentar para wakil rakyat di tanah para Jawara dilontarkan. Dari mulai nada keprihatinan sampai dengan dukungan untuk KPK dalam menegakkan hukum yang menjerat istri (alm) Hikmat Tomet.

Asep Rahmatullah, salah satu pihak yang prihatin atas kasus yang menjerat orang nomor sat di Banten itu. Wakil Ketua DPRD Banten ini menyatakan prihatin dan mendukung proses hukum Atut. Bahkan ada pula yang meminta Atut untuk segera menyerahkan kursi yang selama ini didudukinya.

"Tentu kami prihatin bahwa kami memiliki gubernur yang saat ini ditahan. Kami terus mendukung proses hukum yang sedang berjalan," ungkapnya kepada detikcom, Sabtu (21/12/2013).

Agus Wisas, Ketua Komisi I bidang pemerintahan mengatakan bahwa pemerintah Banten tidak bisa dipimpin dari penjara.

"Pemerintahan tidak akan efektif (jika) dikendalikan dari balik jeruji besi," tegasnya.

Syabrawijaya, anggota dewan yang juga mantan Ketua PBR Banten yang kini bergabung dengan PAN, mengaku malu dengan penahanan Atut. "Saya secara pribadi malu. Kami hormati semua proses hukum," ujarnya.

Senada dengan itu, Ayip Najib, anggota dari fraksi Partai Hanura menyampaikan dirinya mendukung digelarnya rapat pimpinan (rapim). "Saya menyerahkan sepenuhnya kepada rapim baik di internal partai kami dan juga institusi DPRD Banten," tandasnya.

Sebelumnya Ei Nurul Khotimah, Wakil Ketua DPRD Banten lainnya menyatakan, "Pemerintah itu tak hanya legitimasi, tapi juga ada sisi moral dan etika. Jadi ya sebaiknya beliau legowo supaya roda pemerintahan ini berjalan baik dan beliau fokus menghadapi kasus beliau," paparnya.

Bahkan sebelumnya juga, Ei diberitakan telah mengusulkan untuk menggelar rapim. Namun karena seluruh anggota dewan saat ini sedang reses maka rapim rencananya digelar Selasa (24/12) nanti.

Aeng Haerudin, Ketua DPRD Banten menjelaskan hal tersebut. "Tidak ada rapim hari ini, karena kan baru dimulai jadwal reses dan kegiatannya sudah teragenda sejak sebulan yang lalu. Rapim rencananya baru bisa digelar Selasa," jelasnya.

(ahy/ahy)