Banyak Masalah di Perebutan Jabatan Kepala Sekolah

Jakarta - Mata NRH tampak sayu seperti kurang tidur. Sementara, jari tangan kanan perempuan 45 tahun ini terus bergerak, menghapus goretan pensil di buku rapor para muridnya yang sudah ditebalkan dengan pulpen.

Suara bising para siswa di halaman sekolah yang sedang lomba basket tidak membuatnya terganggu. Rapor muridnya selesai dicek kemudian ditumpuk dan disiapkan di lemari kelas untuk besok langsung dibagikan.

NRH terpaksa agak terlambat menyelesaikan pengisian rapor anak didiknya. Pekan lalu dia diserang demam. Padahal di saat bersamaan dia harus mengikuti uji kompetensi lelang jabatan kepala sekolah tingkat SMA/SMK Negeri.

Menjadi kepala sekolah rupanya keinginan besar dalam karirnya sebagai guru. Apalagi selama 21 tahun mengajar, belum sekalipun direkomendasikan menjadi kepala sekolah. Dia pun penasaran.





Padahal, secara kualitas ia mengklaim layak menjadi kepala sekolah. Program lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun tidak dia sia-siakannya. Meski dalam kondisi kuang sehat, ia tetap memaksakan datang dan mengerjakan 75 soal dalam naskah ujian.

"Alhamdulillah lolos nilainya enggak besar cuma 57. Tapi, itu murni lho," kata guru di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur ini kepada detikcom, Kamis (19/12).

Sayang program pembenahan mutu pendidikan yang digagas Gubernur Jokowi dinodai dengan adanya dugaan kecurangan. Pekan lalu kecurangan tersebut dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, Forum Musyawarah Guru Jakarta, Persatuan Guru Seluruh Indonesia.

Mereka menuding kecurangan tersebut dilakukan secara sistemik. Ada dua kecurangan yang dilaporkan. Pertama soal uji kompetensi yang diduga sama persis dengan soal-soal pelatihan guru dan kepala sekolah oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Kecurangan berikutnya adalah lelang menggunakan sistem gugur dalam setiap tahapnya. Peserta yang tidak lolos tahap pertama tak bisa mengikuti uji manajerial. Sistem ini dianggap tidak adil karena menghalangi calon lainnya untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya.

Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia Guntur Ismail mengatakan, dugaan kecurangan tentang bocornya soal terbukti jelas saat ujian tahap pertama. Hampir semua calon kepala sekolah inkumben yang ikut pelatihan di LPMP mendapat skor rata-rata 80-90. Karena memang sebelumnya mereka sudah mengerjakan soal yang sama ketika berlatih di LPMP.

Menurut Guntur secara logika, sulit mengerjakan 75 soal dalam waktu 30 menit dengan nilai rata-rata 80-90 jika tak mengikuti simulasi di LPMP.

Sementara banyak calon pelamar kepala sekolah yang tidak ikut LPMP justru mendapat nilai di bawah standar minimal yaitu 46. Padahal menurut Guntur justru, hasil ini lah yang diperoleh dengan cara murni dan jujur.

"Ini benar-benar terjadi kecurangan. Tidak fair dan tidak jujur. Kalaupun ada kepala sekolah inkumben yang tidak lolos pasti karena tidak ikut pelatihan di LPMP," kata Guntur kepada detikcom, Kamis (19/12) kemarin.

NRH dan Guntur berharap agar Gubernur Jokowi bisa tegas dalam menyikapi dugaan adanya kecurangan dalam soal tes ujian lelang kepala sekolah. Bila memang ditemukan adanya pelanggaran, ia menginginkan adanya sanksi tegas bagi oknum PNS yang terlibat.

Menurut NRH, pelaksanaan lelang kepala sekolah sangat mengecewakan karena soal ujian yang sifatnya rahasia justru bocor.

"Memang bisa gitu ya. Orang murid yang hadapin Ujian Nasional mati-matian belajar. Ini kok (guru) malah enak katanya dapat kisi-kisi kunci jawaban. Bagaimana dia nanti jadi kepala sekolah lagi," ujarnya.


(hat/erd)