UKP4: Konstitusi RI Belum Sepenuhnya Berpihak Pada Lingkungan Hidup

Jakarta - REDD+ Indonesia bersama PBB mengadakan seminar untuk mempersiapkan kelembagaan REDD+ di Indonesia. Deputi VI UKP4 Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa konstitusi RI saat ini belum banyak memihak lingkungan hidup.

"Masalahnya jika lingkungan hidup hanya dilakukan kementerian, bagaimana jika pemerintahan berganti? Konstitusi kita masih level medium (sedang) untuk isu green (hijau/lingkungan hidup), kita masih terlalu fokus pada isu HAM, itulah sebabnya kebijakan lingkungan tidak sustainable (berkelanjutan)," ujar Achmad saat seminar di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2013).

Kuntoro Mangkusubroto selaku Kepala UKP4 juga mengetuai Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+. Sementara REDD+ merupakan kependekan dari Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation Plus atau Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan Plus.

REDD+ merupakan mekanisme global yang diikuti berbagai negara atas reaksi terhadap perubahan iklim. Untuk REDD+ Indonesia nantinya akan berkedudukan setingkat menteri.

"REDD+ ini nanti menjadi Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS), karena kalau kita lihat sekarang ini akibat otonomi daerah yang diatur konstitusi, kontrol pemerintah pusat dalam kebijakan lingkungan daerah menjadi minim. Hanya beberapa daerah saja yang concern (perhatian) terhadap lingkungan hidup seperti Kalimantan Tengah dan Jambi," paparnya.

REDD+ itulah nanti yang akan mengkordinasi kepala daerah dan lembaga pemerintah lainnya untuk isu lingkungan hidup. Salah satu tugasnya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk kapan akan diresmikan lembaga ini, tunggu saja pengumuman Presiden," pungkasnya.

(bpn/rmd)