Detik.com News
Detik.com
Selasa, 17/12/2013 12:12 WIB

1 Januari 2014, KJS akan Terintegrasi dengan Program BPJS Kesehatan

Indah Mutiara Kami - detikNews
1 Januari 2014, KJS akan Terintegrasi dengan Program BPJS Kesehatan
Jakarta - Sistem jaminan sosial dan kesehatan di beberapa wilayah Indonesia masih jauh tertinggal. Karena itu, pemerintah akan segera membuat program jaminan kesehatan nasional. Program yang sudah ada seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI akan diintegrasikan ke jaminan tersebut.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, program nasional tersebut akan berjalan mulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan memberi manfaat jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan.

"Mulai 1 Januari 2014 kita memiliki sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih baik," kata Menkokesra Agung Laksono saat memberikan sambutannya di hadapan peserta workshop Integrasi Jamkesda dalan SJSN dan Persiapan Peluncuran BPJS di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Politisi Golkar ini menjelaskan, per Januari 2014 BPJS kesehatan wajib menerima pendaftaran peserta baru untuk diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengintegrasian tersebut untuk para warga yang memiliki Jamkesda, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

"Menyongsong implementasi jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, 107 kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman untuk integrasi ke dalam JKN. Sudah ada 2.340 ribu peserta Jamkesda yang langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN," jelasnya.

Menurut ketua dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang, bila Jamkesda sudah berintegrasi ke dalam JKN, peserta Jamkesda mendapatkan berbagai keuntungan. Terutama pemerintah yang memiliki APBD besar. "pemerintah daerah yang memiliki APBD besar dapat tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan yang bersifat komplemen atau suplemen," tuturnya.

"Sehingga nantinya misalnya saat ini DKI punya Kartu Jakarta Sehat, KJS integrasi ini bisa dipakai dimana saja di seluruh indonesia. Namanya silakan tetap KJS, tapi nanti datanya terintegrasi dengan JKN. Nanti manfaatnya sama dengan yang lain," pungkas Chazali.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rni/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%