detikcom
Selasa, 17/12/2013 12:12 WIB

1 Januari 2014, KJS akan Terintegrasi dengan Program BPJS Kesehatan

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Sistem jaminan sosial dan kesehatan di beberapa wilayah Indonesia masih jauh tertinggal. Karena itu, pemerintah akan segera membuat program jaminan kesehatan nasional. Program yang sudah ada seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI akan diintegrasikan ke jaminan tersebut.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, program nasional tersebut akan berjalan mulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan memberi manfaat jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan.

"Mulai 1 Januari 2014 kita memiliki sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih baik," kata Menkokesra Agung Laksono saat memberikan sambutannya di hadapan peserta workshop Integrasi Jamkesda dalan SJSN dan Persiapan Peluncuran BPJS di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Politisi Golkar ini menjelaskan, per Januari 2014 BPJS kesehatan wajib menerima pendaftaran peserta baru untuk diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengintegrasian tersebut untuk para warga yang memiliki Jamkesda, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

"Menyongsong implementasi jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, 107 kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman untuk integrasi ke dalam JKN. Sudah ada 2.340 ribu peserta Jamkesda yang langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN," jelasnya.

Menurut ketua dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang, bila Jamkesda sudah berintegrasi ke dalam JKN, peserta Jamkesda mendapatkan berbagai keuntungan. Terutama pemerintah yang memiliki APBD besar. "pemerintah daerah yang memiliki APBD besar dapat tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan yang bersifat komplemen atau suplemen," tuturnya.

"Sehingga nantinya misalnya saat ini DKI punya Kartu Jakarta Sehat, KJS integrasi ini bisa dipakai dimana saja di seluruh indonesia. Namanya silakan tetap KJS, tapi nanti datanya terintegrasi dengan JKN. Nanti manfaatnya sama dengan yang lain," pungkas Chazali.


(rni/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close