detikcom
Selasa, 17/12/2013 12:12 WIB

1 Januari 2014, KJS akan Terintegrasi dengan Program BPJS Kesehatan

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Sistem jaminan sosial dan kesehatan di beberapa wilayah Indonesia masih jauh tertinggal. Karena itu, pemerintah akan segera membuat program jaminan kesehatan nasional. Program yang sudah ada seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI akan diintegrasikan ke jaminan tersebut.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, program nasional tersebut akan berjalan mulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan memberi manfaat jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan.

"Mulai 1 Januari 2014 kita memiliki sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih baik," kata Menkokesra Agung Laksono saat memberikan sambutannya di hadapan peserta workshop Integrasi Jamkesda dalan SJSN dan Persiapan Peluncuran BPJS di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Politisi Golkar ini menjelaskan, per Januari 2014 BPJS kesehatan wajib menerima pendaftaran peserta baru untuk diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengintegrasian tersebut untuk para warga yang memiliki Jamkesda, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

"Menyongsong implementasi jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, 107 kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman untuk integrasi ke dalam JKN. Sudah ada 2.340 ribu peserta Jamkesda yang langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN," jelasnya.

Menurut ketua dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang, bila Jamkesda sudah berintegrasi ke dalam JKN, peserta Jamkesda mendapatkan berbagai keuntungan. Terutama pemerintah yang memiliki APBD besar. "pemerintah daerah yang memiliki APBD besar dapat tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan yang bersifat komplemen atau suplemen," tuturnya.

"Sehingga nantinya misalnya saat ini DKI punya Kartu Jakarta Sehat, KJS integrasi ini bisa dipakai dimana saja di seluruh indonesia. Namanya silakan tetap KJS, tapi nanti datanya terintegrasi dengan JKN. Nanti manfaatnya sama dengan yang lain," pungkas Chazali.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rni/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%