detikcom

Selasa, 17/12/2013 12:12 WIB

1 Januari 2014, KJS akan Terintegrasi dengan Program BPJS Kesehatan

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Sistem jaminan sosial dan kesehatan di beberapa wilayah Indonesia masih jauh tertinggal. Karena itu, pemerintah akan segera membuat program jaminan kesehatan nasional. Program yang sudah ada seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI akan diintegrasikan ke jaminan tersebut.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, program nasional tersebut akan berjalan mulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan memberi manfaat jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan.

"Mulai 1 Januari 2014 kita memiliki sistem penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih baik," kata Menkokesra Agung Laksono saat memberikan sambutannya di hadapan peserta workshop Integrasi Jamkesda dalan SJSN dan Persiapan Peluncuran BPJS di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Politisi Golkar ini menjelaskan, per Januari 2014 BPJS kesehatan wajib menerima pendaftaran peserta baru untuk diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengintegrasian tersebut untuk para warga yang memiliki Jamkesda, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

"Menyongsong implementasi jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, 107 kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman untuk integrasi ke dalam JKN. Sudah ada 2.340 ribu peserta Jamkesda yang langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN," jelasnya.

Menurut ketua dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang, bila Jamkesda sudah berintegrasi ke dalam JKN, peserta Jamkesda mendapatkan berbagai keuntungan. Terutama pemerintah yang memiliki APBD besar. "pemerintah daerah yang memiliki APBD besar dapat tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan yang bersifat komplemen atau suplemen," tuturnya.

"Sehingga nantinya misalnya saat ini DKI punya Kartu Jakarta Sehat, KJS integrasi ini bisa dipakai dimana saja di seluruh indonesia. Namanya silakan tetap KJS, tapi nanti datanya terintegrasi dengan JKN. Nanti manfaatnya sama dengan yang lain," pungkas Chazali.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rni/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
67%
Kontra
33%