Istana: Peran Ibu Negara Tak Masuk Ranah Politik atau Kebijakan Presiden

Jakarta - Pihak Istana kembali membantah informasi dari Wikileaks mengenai peran Ani Yudhoyono. Peran Ani sebagai ibu negara tidak pernah masuk hingga ranah politik atau kebijakan yang dikeluarkan suaminya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya bisa menjamin bahwa peran ibu negara adalah sebatas Ibu Negara. Tidak memasuki ranah politik atau kebijakan-kebijakan stategis yang akan diputuskan atau sedang dipertimbangkan oleh bapak presiden. Saya pastikan itu," tegas juru bicara kepresidenan, Julian A Pasha di kantornya, Bina Graha, Jl Veteran, Jakpus, Senin (16/12/2013).

SBY dalam menentukan kebijakan selalu meminta saran kepada menteri terkait, atau para penasihatnya, bukan kepada Ibu Ani.

Istana sendiri memilih tidak mau mengurusi soal informasi dari Wikileaks. Terlebih lagi Wikileaks bukanlah sebuah lembaga yang bisa dipercaya informasinya.

"Kami harus mengatakan, kami tidak percaya pada sumber berita yang dilahirkan dari organisasi yang juga masih kita pertanyakan kredibilitasnya," sindir Julian.

Istana juga tidak mau menggugat keberadaan Wikileaks. Jika langkah itu diambil, Istana khawatir informasi tersebut bakal menjadi pembenaran.

"Kalau kami ikut-ikutan menanggapi kan menjadi sesuatu yang mungkin bernilai atau berharga, padahal kan sebetulnya kan tidak seperti itu. Dari sisi substansinya," tandas Julian.

Bantahan serupa dilontarkan Mensesneg Sudi Silalahi. Sudi juga membantah ikut campurnya Ani menentukan komposisi kabinet. "Tak benar, sama sekali tak benar. Itu Agus dipersiapkan untuk long time oleh dirinya sendiri. Orangtuanya hanya mendidik," kata Sudi.

The Australian dalam pemberitannya membeberkan alasan intelijen Australia menjadikan Ani Yudhoyono sebagai target penyadapan. Ani disadap karena paling berpengaruh bagi Presiden SBY. The Australian juga menampilkan data wikileaks. Dalam data yang dibuat pada 2007 itu disebutkan, intelijen Australia mengorek informasi dari penasihat presiden SBY, TB Silalahi.

(mok/rmd)