Perlu Komitmen Politik untuk Hidupkan Lagi GBHN

Jakarta - Tidak jelasnya arah perjalanan bangsa saat ini menurut sebagian pihak telah mendorong munculnya wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Memberlakukan kembali GBHN tidak cukup dengan menempuh jalan amandemen UUD, tapi juga memerlukan komitmen politik sungguh-sungguh pemerintah dan elemen bangsa lainnya.

"Harus ada komitmen politik yang jelas untuk memastikan begitu pintu amandemen dibuka, tidak akan ada manuver amandemen kebablasan," ujar politisi PKS Ahmad Rilyadi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (13/12/2013).

Komitmen itu sangat diperlukan, lanjut dia, karena sejak reformasi UUD telah mengalami 4 kali amandemen. Artinya, jika GBHN disepakati dihidupkan lagi, maka UUD harus diamandemen lagi.

Dengan mengamandemen UUD, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan terkait ketatanegaraan.

"Harus ada reformat ketatanegaraan yang baru. Dulu GBHN merupakan produk MPR, dan presiden adalah mandataris MPR. Sekarang semua berubah, presiden langsung dipilih rakyat, dan bukan mandataris MPR. Kalau GBHN kembali diproduksi MPR, apakah akan juga mengikat presiden? Lantas format aturan yang baru seperti apa?" cetusnya.

Namun begitu menurut pengurus DPP PKS ini, keberadaan GBHN bisa memberi standar penilaian keberhasilan pembangunan akan lebih terukur dan objektif.

"Jika disepakati, GBHN juga mengurangi celah klaim keberhasilan yang bernuansa pencitraan, karena paramater sudah jelas," ucapnya.



(rmd/fjp)