Komisi XI: GBHN Dibutuhkan untuk Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

Jakarta - Pimpinan partai politik memberikan gagasan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pertemuan di Forum Pemred. Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menyatakan perlunya GBHN dalam pembangunan.

"Memang negara ini perlu pedoman untuk membangun jangka panjang soal ekonomi, juga hubungan antar pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih," ujar Maruarar saat berbincang, Selasa (10/12/2013) malam.

Selain itu anggota komisi yang membidangi keuangan dan pembangunan nasional tersebut pun menyatakan bahwa pembangunan jangan sampai terhenti ketika pergantian Presiden. Kebijakan yang positif harus terus dilanjutkan oleh Presiden yang selanjutnya.

"Walaupun itu berbeda partai, tetap harus dilanjutkan. Tentunya kalau kebijakan tersebut buruk ya harus dihentikan. Maka dari itu parameternya adalah GBHN. Bukan cuma kebijakan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga di bidang lain seperti hukum dan budaya," imbuhnya.

Menurutnya pembangunan jangka panjang harus memiliki haluan yang berlandaskan Ideologi Pancasila. Ketua DPP PDIP ini merasa saat ini kebijakan yang diambil seolah tidak memiliki pedoman yang jelas.

(bpn/jor)