"Keragu-raguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan. Setiap saya ke daerah, saya mendengarkan keluhan para gubernur, walikota dan bupati," ujar Presiden SBY dalam sambutan Hari Antikorupsi dan Hari HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2013).
Menurut SBY, di samping hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, tapi situasi pejabat di daerah dan birokrasi mengalami kegamangan dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu disebabkan karena mereka takut disalahkan korupsi dan akhirnya pencairan anggaran sering terhambat dan hasil akhir APBN dan APBD tidak sesuai target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
karena itu saya menginstruksikan ke semua, penegakan hukum itu harga mati , tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintrahaan itu bisa bekerja," papar SBY.
"Bayangkan kalau pemerintah provinsi dan kabupaten tidak bisa bekerja, bayangkan lembaga negara tidak bisa bekerja, bayangkan BUMN tidak bisa bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa, sehingga membuat
kemandekan dari organisasi itu," lanjutnya.
Tugas Presiden, lanjut SBY, ada dua. Pertama yakni membuat negeri ini jadi lebih bersih dari korupsi dan memastikan pemerintahan tetap berjalan dan terjaga.
"Karena itu untuk rakyat kita juga, mereka ingin ekonominya tumbuh, kesejahteraannya meningkat, negaranya aman dan sebagainya," imbuhnya.
Sementara itu di kesempatan terpisah di Istana Negara, Abraham Samad ketika dikonfirmasi soal pidato SBY tersebut menegaskan pejabat daerah tidak perlu takut diperiksa jika merasa tak bersalah.
"Pidato kita senafas, pemdanya saja ketakutan, kalau pemdanya yang bersih tidak perlu takut. Tapi kalau pemdanya kotor, korup pastilah dia takut," kata Samad.
(mpr/fjp)