PPATK Telusuri Keuangan Pengurus Parpol, PDIP: Memang Tugasnya

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serius ingin mencegah politik uang dalam pemilu, salah satunya memantau transaksi keuangan ketua umum, sekjen dan bendahara parpol. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, menilai hal itu memang sudah tugasnya PPATK.

"Kalau PPATK serius untuk mencermati rekening yang mencurigakan, sebaiknya tidak perlu diumumkan terlebih dahulu. Tugas PPATK kita sudah paham," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Minggu (8/12/2013).

Menurut Tjahjo, terlebih jika transaksi keuangan yang dipantau PPATK tersebut adalah pengurus partai yang juga menjadi pejabat negara, memang sudah seharusnya.

"Ya PPATK melaksanakan saja protapnya dengan baik kan pada prinsipnya demi kebaikan kita semua," ucap anggota komisi I DPR itu.

"Sebaiknya yang harus cepat diselesaikan PPATK adalah kerjasama sama Australia dan penempatan personil dari Àustralia di PPATK. Apapun rekening WNI adalah kerahasiaan yang orang asing tidak perlu tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, ketua PPATK M Yusuf meminta KPU menyerahkan nama dan tempat tanggal lahir ketua umum, sekjen dan bendahara umum partai. Dari data itu PPATK bisa menelusuri transaksi keuangan para pejabat parpol.

"Karena kita minta rekening, mereka (KPU-red) keberatan. Maka kita sederhanakan kita berharap KPU berinisiatif menyerahkan daftar pengurus partai yang 12 (parpol) tadi," ucap Yusuf dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (8/12).

"Kira-kira di situ bisa kita lakukan pendeteksian sejak dini. Kalau hanya nama banyak, tapi tempat tanggal lahir nggak sama," imbuhnya.

(bal/rvk)