Polling Charta Politika: Rakyat Tolak Politik Dinasti

Jakarta - Kasus korupsi yang melibatkan adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membuka mata rakyat. Berdasarkan polling Charta Politika Indonesia, rakyat menentang politik dinasti yang di beberapa daerah masih terjadi.

"Menjadi bagian yang menarik sejak ditangkapnya adik Atut, Gubernur Banten. Ternyata menurut hasil riset Charta Politica 62% setuju dengan usulan Kemendagri tentang pengusulan calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan kepala daerah sebelumnya," kata Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya.

Hal ini disampaikan Yunarto dalam paparan hasil polling di kantornya, Jl Cipaku II No 18, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (5/12/2013).

Charta Politica Indonesia melakukan telepolling terkait "Quo Vadis Pilkada Langsung: Fakta dan Realita" menggunakan 600 responden di 9 kota besar di Indonesia yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Tingkat kepercayaan polling ini diyakini 95%, dengan margin of error +/- 4%.

Sebanyak 62,3% responden setuju usulan Kemendagri bahwa syarat pencalonan Pilkada tidak boleh mempunyai hubungan darah dengan kepala daerah sebelumnya. Hanya 28,8% responden tidak setuju, sementara 8,8% responden tidak menjawab.

Mayoritas responden (79,8%) menolak money politics dalam Pilkada. Sementara 13,7% responden menerima uang dari calon kepala daerah namun tak memilih. Hanya 3,5% responden yang setia dengan calon yang memberinya uang.

(van/nrl)