3 Titik Rawan Praktik Korupsi di APBD Versi KPK

Jakarta - Pengawasan terhadap Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) mutlak dilakukan karena di sinilah sering terjadi penyelewengan anggaran. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, ada tiga titik rawan praktik korupsi yang umum terjadi di APBD.

"Ada 3 potret (titik rawan), perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, serta proses pengadaan barang dan jasa," ujar Abraham usai menghadiri seminar KPK bertema 'Tantangan Humas Lembaga di Tengah Sesaknya Opini Negatif Pemerintah di Media Sosial' di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Abraham mengungkapkan timnya selalu melakukan pengawasan intensif di tiga titik rawan tersebut.

"Kita tidak hanya melakukannya di DKI Jakarta, tapi juga di 33 provinsi, 33 ibu kota provinsi dengan bekerjasama dengan BPKP," kata Abraham.

Dari setiap pengawasan, KPK dan BPKP mengeluarkan sejumlah rekomendasi perbaikan.

(sip/rmd)