Ahok Bukan Orang yang Bisa Diperalat

Jakarta - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengaku direcoki partainya, Gerindra, dinilai ada kesan bahwa Gerindra ingin memanfaatkan Ahok agar program Gubernur DKI Joko Widodo tidak berjalan.

Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak risau dengan adanya sinyalemen tersebut. PDIP meyakini Ahok tidak bakal mengganggu kinerja Jokowi, yang merupakan kadernya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa Ahok bukanlah orang yang bisa diperalat, termasuk oleh partainya.

“Aku tidak percaya Ahok bisa diperalat, aku kenal Ahok dan Ahok itu orang yang sangat mandiri, orang yang punya otoritas pribadinya yang full, gitu ya," kata Eva kepada detikcom, Rabu (04/12).



Anggota Komisi III DPR RI ini meyakini integritas Ahok untuk tidak disuruh-suruh orang lain. "Aku kenal Ahok bukan orang yang gampang disuruh-suruh," tegasnya.

Eva memandang kendati Ahok mengungkapkan bahwa dia menerima pesan singkat (SMS) dari salah satu kader Gerindra, tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan agenda partai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan itu merupakan manuver-manuver politik pribadi tapi mengatasnamakan partai.

"Pak Ahok tahu itulah, banyak orang melakukan sesuatu yang bukan agenda partai tapi mengatasamakan partai," ungkap Eva. "Jadi dia (Ahok) percaya diri untuk kemudian membuat pernyataan ada orang partai yang ganggu-ganggu, itu lebih kepada serangan terhadap personal-personal mereka itu,” lanjut Eva menjelaskan.

Dia menambahkan adanya penilain bahwa ada kesan Gerindra ingin memanfaatkan Ahok agar beberapa program Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi tidak berjalan belum menjadi pembicaraan di internal PDIP.

“Belum jadi isu itu, tapi mungkin yang perlu disikapi untuk mengingatkan jangan sampai PDIP diatasnamai atau diperalat untuk manuver-manuver pribadi."

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana mengatakan partai politik memang kerap menarik keuntungan jika kader atau calonnya duduk di jabatan eksekutif. Partai pasti menjadi bagian dari kapitalisasi politik.

Jadi, Ari menekankan, bagaimana partai politik memungkinkan agar kader-kadernya berhasil menjabat di pemerintahan dan ketika berhasil di tingkat eksekutif maka partai politik juga akan menikmati keberhasilan tersebut.

“Setidaknya popularitas, elektabilitas partai meningkat. Tapi kadang kan dianggap partai tak hanya cuma mendorong kadernya berhasil, tapi ikut campur tangan dalam pengelolaan pemerintahan, itu yang masalah," tegas Ari kepada detikcom, Selasa (03/12).


(brn/brn)