Bentrokan Kembali Terjadi di Thailand, Korban Tewas Jadi 4 Orang

Bangkok - Bentrokan kembali terjadi dalam unjuk rasa menuntut Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. Polisi kembali menembakkan gas air mata dan dibalas oleh lemparan segala macam bendara arah demonstran oposisi.

Para demonstran sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum bagi PM Yingluck untuk mundur dari kursinya. Ribuan demonstran ini berkumpul di dekat gedung pemerintahan di Bangkok.

Kepolisian bersenjata lengkap mengawal unjuk rasa ini secara ketat. Mereka terpaksa melepas tembakan gas air mata ke arah demonstran yang berusaha menerobos barikade yang dipasang di sekitar gedung pemerintahan tersebut.

Tembakan gas air mata ini dibalas oleh lemparan tongkat dan benda-benda lainnya dari para demonstran. Demikian seperti dilansir AFP, Senin (2/12/2013).

Sejumlah sekolah dan universitas setempat ditutup sementara demi alasan keamanan. Otoritas setempat menuturkan, para demonstran sengaja menargetkan gedung-gedung pemerintahan yang ada di wilayah ibukota.

Sejauh ini, unjuk rasa yang berawal sejak pekan lalu ini memakan 4 korban jiwa dan sedikitnya 57 korban luka-luka. Korban tewas dan luka-luka ini dipicu bermacam hal, termasuk tembakan senjata dan penusukan.

Sebagian besar korban berasal dari bentrokan yang terjadi pada Minggu (1/12) saat polisi melepas tembakan gas air mata dan meriam air untuk menghalau demonstran yang melakukan perlawanan.

Demonstran menuntut agar kursi-kursi kosong pada parlemen diganti dengan perwakilan mereka yang disebut "people's council". Mereka juga mendesak PM Yingluck untuk mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai boneka dari kakaknya, Thaksin Shinawatra yang digulingkan pada 2006 lalu.

Pada Minggu (1/12) kemarin, pemimpin demostran Suthep Thaugsuban berhasil menemui PM Yingluck di lokasi yang dirahasiakan. Pertemuan tersebut bahkan dilaporkan dikawal ketat oleh militer Thailand.

Dalam pernyataannya, Suthep bersikeras menuntut pemerintah Thailand untuk menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. "Tidak akan ada tawar-menawar dan ini harus selesai dalam waktu dua hari," ucapnya kepada televisi setempat.

(nvc/mad)