"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.
Ia merekomendasikan harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.
"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.
(nwk/nrl)