"Kami temukan fakta, dari praktik kejadian, di mana dana di partai sedikit, tapi aktivitas fungsionaris banyak dan masif," kata Kepala PPATK M Yusuf, dalam diskusi pencucian uang bersama wartawan, di hotel Sahira Butik, Jl Palegang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2013).
Yusuf mengatakan, setiap transaksi sedianya tidak memerlukan dana sedikit. Oleh sebab itu maka perlu ditelusuri apakah ada sponsor dibaliknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga perlu segera dilakukan pembatasan transaksi tunai, pasti masalah ini selesai," ujarnya.
Terkait hal ini PPATK siap membantu KPU untuk mengawasi adanya aliran dana haram. Namun, saat diminta PPATK untuk menyerahkan daftar nomor rekening para calon presiden, KPU keberatan. Lembaga yang dipimpin Husni Kamil Malik itu beralasan karena Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai.
"Kita minta pengumpulan nomor rekening, tapi KPU keberatan, alasan SDM," kata Yusuf.
(rna/ndr)