Ahok: Bubarkan BPN, Ganti Dengan Dinas Pertanahan

Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya banyak area terbuka hijau yang diduduki pihak tertentu dan diberi sertifikat karena 'permainan'. Namun dia tak kuasa mengubahnya karena itu kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam acara Konferensi Infid bertema 'Pembangunan untuk Semua' di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Rabu (27/11/2013), Ahok memaparkan jatah jalan inspeksi dari zaman Belanda sepanjang 7,5 meter di kiri dan kanan sungai atau setara dengan 4 jalur mobil. Namun persoalannya, jalan itu sudah diduduki.

"Jalan inspeksi diduduki, bawahnya diduduki juga dan aneh, jalan inspeksi sudah pada bersertifikat. Itu main lurah dan sebagainya, ruang terbuka hijau bersertifikat," kata Ahok.

"Karena BPN bukan kuasa kami. Kalau (berdasar) UU, BPN harus dibubarkan dan bentuk Dinas Pertanahan. Bukan seperti sekarang, dikerahkan sendiri," sambungnya.

Menurut Ahok, saat ini semua persoalan tanah sengketa ada di BPN. Namun pihaknya tak bisa melakukan apa pun untuk intervensi bila ada pelanggaran.

"Itu saya sudah ngomong ke Komisi II bubarkan BPN, saya bilang. Itu yang terjadi karena nggak bisa diurus. Ah udahlah, kita urus aja gima Jakarta nyaman," sebut mantan anggota DPR dari Komisi II (pemerintahan dalam negeri).

Dalam kesempatan itu, Ahok juga kembali menceritakan tentang program pasar rakyat. Ke depan, semua PKL harus diberi ruang dan ditata dalam tempat yang kredibel. Tentu saja dengan biaya sewa yang murah.

Program kredit bagi para PKL juga sedang digodok. Misalnya, satu pedagang diberi kredit Rp 5 juta, nanti pengembaliannya menggunakan sistem bagi hasil. "90 buat mereka, 10 buat kita," imbuhnya.

(mad/nrl)