Ahok: Jangan Ada Lagi Kawasan Kumuh di DKI, Semua Tinggal di Rusun

Jakarta - Rencana panjang Pemprov DKI Jakarta adalah menghapuskan kawasan kumuh. Sebagian masyarakat yang masih tinggal di bantaran kali atau waduk, harus pindah ke rumah susun.

"Kita mau dorong semua orang tinggal di rusun, tak ada kawasan kumuh lagi, tapi bertahap," kata Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini diungkapkan Ahok saat bicara di acara Konferensi Infid bertema 'Pembangunan untuk Semua' di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Rabu (27/11/2013). Untuk mewujudkan itu, Pemprov DKI akan membangun 1.000 tower rumah susun.

"Kami akan pindahkan orang-orang yang tinggal di pinggiran waduk, jadi kalau sungai dan waduk hari ini bermasalah, karena tak ada rumah susun, jadi ini masalah," kata Ahok.

Khusus di waduk Pluit, proses normalisasi saat ini baru dilakukan 20 persen. Penyebabnya, rumah susun yang tersedia baru bisa menampung untuk jumlah warga sebanyak itu.

"Sekarang saya ambil keputusan sisi kiri dulu saya sikat, karena rumah susun tersedia di Marunda," tegasnya.

Karena itu, Ahok tak terima ketika memindahkan warga disebut pelanggaran HAM. Sebab, para warga tersebut tinggal di tanah milik negara.

"Saya bilang, terus dia bilang saya PKI, saya bukan PKI, itu otak komunis, mereka duduki tanah orang minta ganti rugi," tegasnya.

"Terserah saya dibilang kejam, ini administrasi keadilan sosial," sambungnya lagi.

(vid/mad)