Prabowo Kritik DPR yang Terlalu Mudah Beri Izin Pemekaran Daerah Baru

Jakarta - Banyaknya daerah baru yang muncul karena pemekaran wilayah menuai kritikan dari Prabowo Subianto. Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini, mudahnya izin pemberian pemekaran wilayah memunculkan pemborosan.

"Sekarang saya dengar di DPR RI sudah disetujui tambahan 66 kabupaten baru, delapan provinsi baru. Ini suatu penyakit massal yang menghinggapi para elit politik kita. Kok tidak pakai akal sehat," ujar Prabowo dalam Seminar 'Indonesia Menjawab Tantangan' di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Menurut Prabowo, pemekaran daerah akan menimbulkan inefisiensi. Dia membandingkan dengan yang terjadi di negara tetangga, di mana setiap daerah otonom mampu mengelola penduduk dengan jumlah yang jauh lebih banyak.

"Mari kita bandingkan dengan Tiongkok. Di China ada 33 daerah otonom dengan total jumlah penduduk negara 1,4 miliar. Jadi setiap daerah otonom untuk 32 juta," kata Prabowo.

"Di Indonesia ada 500 daerah otonom, dengan total penduduk 200 juta. Satu daerah untuk setengah juta. Ini kan kita tidak efisien," sambungnya.

Menurut Prabowo, dengan makin banyaknya pemerintah daerah maka akan memperbesar jumlah belanja uang negara untuk membayar fasilitas dinas pejabat setempat. "Dengan adanya pemekaran itu berarti lebih banyak mobil dinas, rumah dinas. Ini kebanyakan," kata Prabowo.

"Seharusnya kan untuk tambahan jembatan, tambahan pabrik, tambahan sawah, tambahan jalan atau tambahan kereta api. Sehingga benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut eks Danjen Kopassus ini.

(fjp/rmd)