Situasi itu bermula saat DPD mendesak Aburizal Bakrie sebagai capres Golkar melibatkan DPD dalam penentuan calon wakil presiden. Namun dalam tanggapannya Ical tidak tegas menyebut forum apa yang akan digelar untuk penentuan cawapres bersama DPD.
"Keputusan calon wakil presiden tidak di Rapimnas, tapi ada forum yang saya akan beritahukan ke DPD," kata Ical dalam Rapimnas V di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Sabtu (23/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akbar mengacungkan tangan meminta waktu kepada Ical yang sedang berbicara lalu berdiri melontarkan tanggapannya sebagai ketua dewan pertimbangan.
"DPD I ikut secara material mewakili Rapimnas dan kita pernah Rapimnas khusus, kenapa tidak disebut Rapimnas khusus?" tanya Akbar.
Ical kemudian menanggapi hal itu dengan mengacu pada keputusan Rapimnas III bahwa tidak harus berupa Rapimnas khusus untuk menentukan cawapres bersama DPD.
Suasana forum mendadak hening saat Akbar dan Ical 'bersitegang' dalam forum yang dihadiri seluruh pengurus Golkar se-Indonesia. Namun tak lama suasana kembali mencair.
Akbar dalam beberapa kesempatan memang kerap berpandangan berbeda dengan Ical. Sebut saja paling panas adalah soal Ical yang tak melibatkan DPD tingkat II dalam Rapimnas.
Padahal Akbar sudah memberi tahu DPP, meski tak ada aturannya namun DPD tingkat II penting untuk diundang sehingga ada rasa memiliki terhadap partai.
Hal lain adalah masalah janji-janji Ical sebagai ketua umum untuk seluruh DPD. Akbar menagih jjanji Ical yang akan membangun gedung sekretariat bagi Golkar termasuk janji dana abadi triliunan.
Terakhir soal persiapan logistik. Untuk satu ini Akbar bahkan memperingatkan Ical logistik Pemilu bagi DPD jika tak terpenuhi segera maka kader bisa jadi 'kutu loncat' alis pindah partai.
(bal/mok)