Kamis, 21/11/2013 12:40 WIB

PM Abbott Ingin Australia Tetap Jadi Mitra Terpercaya RI

Rita Uli Hutapea - detikNews
Foto: News Limited
Canberra, - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott telah menerima surat dari Presiden SBY terkait isu penyadapan. Abbott pun berjanji akan melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

"Saya ingin memastikan parlemen bahwa pemerintah akan merespons dengan cepat, lengkap dan sopan atas surat presiden tersebut," kata Abbott dalam sidang parlemen Australia seperti dilansir News.com.au, Kamis (21/11/2013).

Surat SBY tersebut diterima Abbott pagi tadi waktu setempat. Dalam surat itu, SBY meminta penjelasan PM Abbott atas penyadapan telepon yang dilakukan intelijen Australia terhadap dirinya, Bu Ani Yudhoyono dan 8 pejabat tinggi RI yang terjadi pada 2009 lalu.

"Seperti biasa, niat saya adalah melakukan semua yang saya bisa untuk memperkuat hubungan ini yang begitu penting bagi kedua negara kita," kata Abbott di depan para anggota parlemen.

"Saya ingin Australia tetap menjadi mitra terpercaya Indonesia sekarang, dan di masa mendatang," imbuh pemimpin baru Australia itu.

Dalam sidang parlemen itu, pemimpin Oposisi Australia Bill Shorten menekankan seriusnya masalah penyadapan ini.

"Seriusnya masalah ini, atau perasaan tersinggung yang dirasakan teman-teman Indonesia kita, berarti bahwa kita harus melipatgandakan upaya-upaya kita untuk kembali ke dialog positif dan konstruktif antara pemerintahan kita," tegasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%