detikcom

Kamis, 21/11/2013 12:40 WIB

PM Abbott Ingin Australia Tetap Jadi Mitra Terpercaya RI

Rita Uli Hutapea - detikNews
Foto: News Limited
Canberra, - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott telah menerima surat dari Presiden SBY terkait isu penyadapan. Abbott pun berjanji akan melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

"Saya ingin memastikan parlemen bahwa pemerintah akan merespons dengan cepat, lengkap dan sopan atas surat presiden tersebut," kata Abbott dalam sidang parlemen Australia seperti dilansir News.com.au, Kamis (21/11/2013).

Surat SBY tersebut diterima Abbott pagi tadi waktu setempat. Dalam surat itu, SBY meminta penjelasan PM Abbott atas penyadapan telepon yang dilakukan intelijen Australia terhadap dirinya, Bu Ani Yudhoyono dan 8 pejabat tinggi RI yang terjadi pada 2009 lalu.

"Seperti biasa, niat saya adalah melakukan semua yang saya bisa untuk memperkuat hubungan ini yang begitu penting bagi kedua negara kita," kata Abbott di depan para anggota parlemen.

"Saya ingin Australia tetap menjadi mitra terpercaya Indonesia sekarang, dan di masa mendatang," imbuh pemimpin baru Australia itu.

Dalam sidang parlemen itu, pemimpin Oposisi Australia Bill Shorten menekankan seriusnya masalah penyadapan ini.

"Seriusnya masalah ini, atau perasaan tersinggung yang dirasakan teman-teman Indonesia kita, berarti bahwa kita harus melipatgandakan upaya-upaya kita untuk kembali ke dialog positif dan konstruktif antara pemerintahan kita," tegasnya.



Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close