Dubes RI Ditarik, PPI Imbau Pelajar Indonesia di Australia Tenang

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengumumkan pemanggilan Duta Besar RI di Canberra pada Senin, 18 November 2013, sebagai respon atas aksi penyadapan Pemerintah Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Pusat (PPIA) mengimbau pelajar di Australia tenang hadapi pemanggilan itu.

“Kami mengimbau supaya rekan-rekan pelajar di Australia tetap menjalankan aktivitas belajar seperti biasa dan kita hormati sepenuhya langkah-langkah diplomasi bilateral yang tengah dilakukan oleh kedua negara,” ujar Ketua Umum PPIA Pusat Pan Mohamad Faiz dalam siaran pers, Selasa (19/11/2013).

Faiz menuturkan PPIA Pusat, pada Senin malam (18/11), telah bertemu langsung dengan Duta Besar RI untuk Australia Bapak Nadjib Riphat Kesoema dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Ronny Rachman Noor terkait keberlangsungan proses dan aktivitas belajar dari para pelajar Indonesia di Australia.

“Perwakilan RI di Australia, khususnya Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra, telah memastikan akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap proses dan aktivitas belajar bagai para pelajar Indonesia di Australia. Mereka bahkan juga siap dihubungi kapan saja apabila ada kendala atau hambatan yang dialami oleh pelajar Indonesia di Australia,” ujar Faiz yang saat ini menempuh studi doktoral di bidang hukum di The University of Queensland.

Terkait dengan perkembangan dan informasi terbaru terhadap hal ini, PPIA Pusat akan mengabarkannya kepada pelajar Indonesia di Australia melalui saluran-saluran komunikasi resmi organisasi, seperti website www.ppi-australia.org, mailing list PPIA Pusat, dan akun Twitter @PPIAustralia.

Penyadapan yang dilakukan Australia kepada pejabat Indonesia kembali bergulir setelah dokumen rahasia bocor oleh pembocor Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.

(bal/rvk)