Selasa, 12/11/2013 17:42 WIB

Soal Kabar Anak BHD dan Ayu Ting Ting, Kapolri: Itu Masalah Pribadi

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Isu keretakan rumah tangga Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro Hendarso (Enji) menyeret nama mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD). Bukan tanpa alasan, nama Bambang Hendarso Danuri dan ibu Enji, Rita Felicita dituliskan dalam surat undangan pernikahan itu.

Memang belum bisa dipastikan apakah nama Bambang Hendarso Danuri di surat undangan itu mantan Kapolri. Enji saat dikonfirmasi hanya tersenyum, sedangkan pengacara Hotman Paris memilih tak komentar. Keluarga Ayu pun mengaku tak tahu.

Apa kata Kapolri Jenderal Sutarman soal ini? "Itu masalah pribadi," jelas Sutarman di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Sutarman memilih tak mau berkomentar tak mau ikut campur. Termasuk saat ditanya istri Bambang Hendarso. "Saya nggak kenal, itu masalah pribadi," tegas Sutarman.

Saat proses fit and proper test sebagai calon Kapolri pada 19 September 2008 lalu, Komisi III DPR mendapatkan data bahwa Bambang Hendarso Danuri beristrikan Nani Hartiningsih Wargahadibrata, bukan Rita Felicita.

Bambang Hendarso-Nani memiliki dua anak. "Mereka keluarga harmonis," kata Trimedya Panjaitan, ketua Komisi III DPR saat itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%