"Pemerintah dalam hal ini sudah menjalin komunikasi dengan negara-negara yang juga menjadi korban penyadapan," ujar Staf Khusus Presiden bidang luar negeri, Teuku Faizasyah.
Hal tersebut disampaikan Teuku di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum bisa menyebut negara mana saja," ungkapnya.
Menurut Teuku, hasil awal dari komunikasi itu adalah lahirnya gagasan untuk melayangkan surat ke PBB. Surat itu sebagai wujud protes kepada Amerika Serikat dan Australia.
"Kita sepakat untuk mendorong agar terciptanya aturan baru terkait penyadapan," jelasnya.
(kha/fjr)