Banyak peserta menyatakan bahwa mengkonsolidasikan demokrasi adalah sebuah proses panjang dan dinamis yang harus mengikutsertakan semua pihak. Kegiatan ini juga menyaratkan penguatan berbagai institusi yang wajib mengawal pertumbuhan demokrasi menjadi konsep yang matang dan diterima. Institusi itu mencakup pemerintahan yang akuntable, kebebasan pers, penegakan hukum, persamaan hak, parlemen yang mumpuni, partai yang bertanggungjawab, KPU yang efektif serta kondisi yang memungkinkan HAM dan kebebasan dapat tumbuh berkembang.
Sejarah juga membuktikan bahwa demokrasi bukan hambatan dalam menyelesaikan sebuah krisis. Justru, negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang mapan biasanya memiliki keunggulan komparatif untuk beradaptasi dalam menyelesaikan krisis ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diatas itu semua, pengintegrasian nilai-nilai universal demokrasi dengan realitas nasional merupakan sebuah usaha penting dalam rangka konsolidasi demokrasi. Memeberikan ruang bagi kebhinekaan menjadi tidak mungkin manakala tidak ada penghargaan hak-hak tiap kelompok masyarakat, termasuk kalangan minoritas.
Adapun penghormatan terhadap HAM, kebebasan dan supremasi hukum adalah elemen-elemen yang sangat esensial bagi pembangunan demokrasi. Karenanya, terdapat hubungan yang erat antara penegakan hukum dan praktek demokrasi yang berkesinambungan. Demokrasi juga tidak bisa dipisahkan dari pelaksanan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Itulah sedikit dari beberapa inti dari pertemuan yang berakhir sebelum pelaksanaan salat Jumat. Para peserta dari 86 negara memberikan apresiasi atas perhelatan BDF kali ini dan berharap dapat melakukan diskusi lagi di masa-masa yang akan datang. Aktifitas BDF akan ditutup dengan kunjungan ke Institute Peace and Democracy di Universitas Udayana.
(rmd/rvk)