Soal Penyadapan, Ketua DPR Desak Pemerintah Protes Keras AS & Australia

Bandung, - Ketua DPR RI Marzuki Alie menanggapi isu penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia terhadap Indonesia. Menurutnya pemerintah harus melakukan protes keras.

"Saya kira, kita perlu protes keras. Sebagai negara yang berdaulat seharusnya kita punya sikap," tegas Marzuki usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Menwa Indonesia di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2013).

Politisi Partai Demokrat ini mendorong Kementerian Luar Negeri mesti bersikap tegas kepada Amerika dan Australia. Marzuki tidak rela pihak asing menyusup diam-diam ke pemerintah Indonesia.

"Apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri saya kira harus lebih tegas dan lebih keras lagi. Sebagai negara berdaulat, tentu kita tidak mau ada campur tangan asing terhadap independensi kita," ucap Marzuki.

Sikap tegas seperti apa yang dilakukan? "Ya nanti kita lihat dulu. Klarifikasi dulu, sejauh mana. Apakah sistemik oleh pemerintah atau apa. Itu klarifikasi dulu," ujarnya.

Disinggung apakah sistem keamanan teknologi milik Indonesia sudah mumpuni, Marzuki menjawab santai. "Tidak ada jaminan aman. Amerika saja bocor," ucapnya sambil bergegas meninggalkan Gedung Merdeka.

Kabar disadapnya pemerintah Indonesia termuat dalam berita pada media Jerman dan harian Sydney Morning Herald tanggal 31 Oktober 2013. Surat kabar Australia itu mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.

Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.

Pemerintah Indonesia sudah bereaksi keras soal ini dan meminta klarifikasi sejumlah pihak.

(bbn/mpr)