Ombudsman Kritik Kualitas Pelayanan Publik Polri

Jakarta - Polri menduduki peringkat kedua sebagai lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman. Aduan itu didominasi kualitas pelayanan publik yang masih jauh dari predikat baik.

"Dari statistik jumlah laporan masyarakat terkait kinerja layanannya yang masuk ke Ombudsman, sejak 2008, Polri selalu menempati posisi dua instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat," kata Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso.

Budi menyampaikan hal ini dalam acara 'Rakor Ombudsman-Polri: Upaya Membangun Pelayanan Publik yang Baik di Lingkungan Polri', di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013). Acara ini dihadiri oleh puluhan perwira menengah Polri dan Direktur Pengawasan Umum Polri Komjen Imam Sujarwo.

Untuk tahun 2012, Ombudsman menerima 2.209 laporan masyarakat, 338 di antaranya adalah laporan terhadap pelayanan publik oleh Polri. Sementara 2013 sampai bulan ini, sudah ada 129 laporan masyarakat yang mengadukan buruknya pelayanan publik Polri.

"Besarnya jumlah laporan itu merupakan salah satu indikator betapa pelayanan publik di kepolisian masih terbilang buruk dan perlu penyempurnaan," ujar Budi.

Supervisi juga dilakukan oleh lembaga pengawasan pelayanan publik ini di 12 provinsi pada tahun 2012 dan 23 provinsi pada tahun 2013. Ombudsman menemukan maladministrasi yang dilakukan sejumlah instansi kepolisian.

"Hasilnya masih ada perilaku maladministrasi dalam pelayanan penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan pengurusan lainnya di kepolisian. Kendati begitu, pelayanan Samsat di beberapa provinsi sudah tergolong baik," ujar Ombudsman bidang Pengawasan Pranowo Dahlan di lokasi yang sama.

Diselenggarakan rakor ini pun karena mengingat temuan-temuan Ombudsman tersebut. Diharapkan dengan rapat ini, Polri mampu meningkatkan kualitas pelayanannya. Terutama pada pelayanan surat-surat kendaraan bermotor.

(vid/lh)