Ini Tanggapan Mantan Panglima TNI Soal Penyadapan AS dan Australia

Jakarta - Bocoran informasi dari Edward Snowden mengenai penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat membuat Indonesia memanggil dubes kedua negara untuk mengklarifikasi hal tersebut. Bagi mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, cara penyadapan seperti itu sangat tidak etis dilakukan dalam lingkup diplomatik.

"Etika diplomasi internasional tidak membolehkan suatu negara melakukan penyadapan terhadap negara yang lain. Apalagi itu dilakukan oleh kalangan diplomatik," kata Endriartono di Wisma Kodel, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013).

Menurut Endriartono, merupakan hal yang wajar jika suatu negara berkeinginan untuk mendapat informasi dari negara lain. Namun jika pengambilan data atau informasi itu melalui penyadapan, itu yang tidak diperbolehkan.

"Seorang atase pertahanan punya tugas untuk collecting data di negara, tapi harus dilakukan terbuka. Artinya dia mendapatkan informasi dari pemberitaan koran, pembicaraan. Tapi tidak boleh lakukan penyadapan, misalnya telepon orang dari pejabat itu," papar peserta konvensi capres PD ini.

Endriartono mendukung jika Indonesia melakukan protes keras terhadap kedua negara itu. Namun dengan catatan, Indonesia bisa membuktikan kedua negara tersebut memang pernah menyadap pejabat negara.

Bagaiamana dengan upaya mendatangkan Snowden? "Kalau kita serius dan kita ingin menjaga kehormatan barangkali harus seperti itu," tandasnya.

(mok/mad)