Tentang Halal dan Haram di Negeri Komunis

Beijing - Menjadi kelompok minoritas di sebuah negara komunis membuat sejumlah umat Islam di China menjadi lebih merasa tertantang. Salah satunya soal urusan makanan. Mereka harus berhati-hati saat memilih makanan. Karena bila salah pihih, bisa saja makanan yang disantap tidak halal.

“Ini salah satu tantangan kami, karena pemerintah tidak mau membuat kebijakan yang memisahkan makanan halal dan haram saat ada jamuan santap makan,” kata Wakil Presiden Asosiasi Islam China, Haji Yusoff Liu Bao Qi di Masjid Beita, Zhengzhou Jumat (25/10) lalu.

Saat ada jamuan makan bersama, penganut agama Islam harus pandai memilih-milih menu agar tak salah menyantap makanan yang diharamkan.



Sementara untuk sejumlah produk makanan dalam kemasan, menurut dia saat ini Persatuan Umat Islam China sudah memiliki sebuah badan halal. Badan inilah yang nantinya akan memberi label halal pada sebuah produk makanan kemasan. “Badan halal ada di Beijing, ada juga di Provinsi Henan,” kata Haji Yusoff.

Badan ini juga yang memberikan sertifikasi halal untuk sebuah restoran muslim. Ismail, seorang Imam di Masjid Jalan Chongsan, Guilin mengatakan, badan halal ini turut menyeleksi bahan makanan impor yang masuk ke China.

Sejumlah pengusaha muslim di China sekarang juga tengah menjajaki impor makanan dari sejumlah negara Islam, seperti Malaysia dan Indonesia.

Di beberapa kota di China, saat ini banyak bermunculan restoran muslim yang tentunya menyajikan menu makanan halal. Salah satunya Restoran Muslim Uiger di Guilin. Restoran ini dibuka oleh Asiguli (39 tahun) sejak 2006 lalu.

“Dulu saya buka di Beijing, tapi karena di sana banyak saingan saya dan suami pindah ke Guilin,” kata perempuan yang berasal dari etnis Hui ini di Guilin, Selasa (22/10) lalu.

Tak kurang 100 pelanggan setiap hari makan di restoran milik Asiguli. “Tambah ramai karena lokasi dekat dengan Institut Teknologi Guilin,” kata Asiguli.

Selain perorangan, sejumlah pengurus masjid di Zhengzhou dan Beijing juga membuka usaha restoran muslim. Di kawasan Kota Tua Zhengzhou misalnya, pengurus Masjid Xiao Lao menjalankan sejumlah bisnis.

Antara lain, usaha rumah makan halal, toko buku, serta toko perlengkapan busana muslim. “Keuntungan dari bisnis ini digunakan untuk membayar pengurus masjid dan pembinaan umat Islam,” kata Habibulah Ibnu Huda (39 tahun) salah satu pengurus masjid, di Zhengzhou China, Sabtu (26/10) pekan lalu.

Pemerintah China menurut Habib tak pernah menghalang-halangi pengurus masjid dalam menjalankan bisnis. Misalnya untuk mengurus izin pendirian restoran halal, atau membuka toko perlengkapan busana muslim.

“Semua tidak ada masalah, pemerintah tak pernah mempersulit kami untuk mendapatkan izin (usaha),” kata Habib.

(erd/erd)