detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 12:32 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 02/11/2013 00:31 WIB

UMP Sumut 2014 Ditetapkan Rp 1.505.850

Khairul Ikhwan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.505.850 untuk tahun 2014. Nilai UMP ini naik Rp 130.850 atau sekitar 10 persen dibanding UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.375.000.

Penetapan UMP ini diteken Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam SK Nomor 188.44/811/KPTS/2013 tertanggal 1 November 2014.

"Alhamdulillah bahwa UMP Sumut tahun 2014 sudah ditetapkan," kata Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran Jalan Sudirman Medan, Jumat (1/11/2013) malam.

Gatot yang didampingi Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bukit Tambunan dan Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut Mukmin mengatakan, penetapan ini telah melalui proses panjang. Ada beberapa diskusi, hingga akhirnya disetujui bersama oleh pemerintah daerah, pengusaha dan perwakilan buruh.

Proses panjang itu antara lain survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sumut terendah Rp 1.265.412. Kemudian ditambah faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha marginal lainnya.

"Maka didapatlah angka sebesar Rp 1.505.850 itu," tukas Gatot.

UMP Sumut 2014 ini menjadi acuan atau jaring pengaman bagi kabupaten dan kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. Diharapkan penetapan itu dapat disegerakan.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rul/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close