Sabtu, 02/11/2013 00:31 WIB

UMP Sumut 2014 Ditetapkan Rp 1.505.850

Khairul Ikhwan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.505.850 untuk tahun 2014. Nilai UMP ini naik Rp 130.850 atau sekitar 10 persen dibanding UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.375.000.

Penetapan UMP ini diteken Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam SK Nomor 188.44/811/KPTS/2013 tertanggal 1 November 2014.

"Alhamdulillah bahwa UMP Sumut tahun 2014 sudah ditetapkan," kata Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran Jalan Sudirman Medan, Jumat (1/11/2013) malam.

Gatot yang didampingi Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bukit Tambunan dan Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut Mukmin mengatakan, penetapan ini telah melalui proses panjang. Ada beberapa diskusi, hingga akhirnya disetujui bersama oleh pemerintah daerah, pengusaha dan perwakilan buruh.

Proses panjang itu antara lain survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sumut terendah Rp 1.265.412. Kemudian ditambah faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha marginal lainnya.

"Maka didapatlah angka sebesar Rp 1.505.850 itu," tukas Gatot.

UMP Sumut 2014 ini menjadi acuan atau jaring pengaman bagi kabupaten dan kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. Diharapkan penetapan itu dapat disegerakan.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rul/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%