Sabtu, 02/11/2013 00:31 WIB

UMP Sumut 2014 Ditetapkan Rp 1.505.850

Khairul Ikhwan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.505.850 untuk tahun 2014. Nilai UMP ini naik Rp 130.850 atau sekitar 10 persen dibanding UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.375.000.

Penetapan UMP ini diteken Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam SK Nomor 188.44/811/KPTS/2013 tertanggal 1 November 2014.

"Alhamdulillah bahwa UMP Sumut tahun 2014 sudah ditetapkan," kata Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran Jalan Sudirman Medan, Jumat (1/11/2013) malam.

Gatot yang didampingi Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bukit Tambunan dan Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut Mukmin mengatakan, penetapan ini telah melalui proses panjang. Ada beberapa diskusi, hingga akhirnya disetujui bersama oleh pemerintah daerah, pengusaha dan perwakilan buruh.

Proses panjang itu antara lain survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sumut terendah Rp 1.265.412. Kemudian ditambah faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha marginal lainnya.

"Maka didapatlah angka sebesar Rp 1.505.850 itu," tukas Gatot.

UMP Sumut 2014 ini menjadi acuan atau jaring pengaman bagi kabupaten dan kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. Diharapkan penetapan itu dapat disegerakan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%