Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 02/11/2013 00:31 WIB

UMP Sumut 2014 Ditetapkan Rp 1.505.850

Khairul Ikhwan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.505.850 untuk tahun 2014. Nilai UMP ini naik Rp 130.850 atau sekitar 10 persen dibanding UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.375.000.

Penetapan UMP ini diteken Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam SK Nomor 188.44/811/KPTS/2013 tertanggal 1 November 2014.

"Alhamdulillah bahwa UMP Sumut tahun 2014 sudah ditetapkan," kata Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran Jalan Sudirman Medan, Jumat (1/11/2013) malam.

Gatot yang didampingi Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bukit Tambunan dan Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut Mukmin mengatakan, penetapan ini telah melalui proses panjang. Ada beberapa diskusi, hingga akhirnya disetujui bersama oleh pemerintah daerah, pengusaha dan perwakilan buruh.

Proses panjang itu antara lain survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sumut terendah Rp 1.265.412. Kemudian ditambah faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha marginal lainnya.

"Maka didapatlah angka sebesar Rp 1.505.850 itu," tukas Gatot.

UMP Sumut 2014 ini menjadi acuan atau jaring pengaman bagi kabupaten dan kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. Diharapkan penetapan itu dapat disegerakan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%