Dulu Pastikan Tak Disadap AS, Menhan Kini Cek Lagi ke Lemsaneg

Jakarta - Kedubes AS dan Kedubes Australia di Jakarta diinformasikan memiliki fasilitas penyadapan pada jalur komunikasi di Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro sempat dengan tegas menyatakan penyadapan itu tidak ada. Namun kini, Menhan akan mericek lagi ke Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

"Saya pastikan dulu apa kita disadap atau tidak," demikian jawab Menhan saat ditanya wartawan mengenai apakah pihak Indonesia sudah mengetahui bahwa negara seperti AS dan Australia menyadap Indonesia.

Hal itu dikatakan Menhan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).

Menhan menambahkan sedang menunggu perkembangan hasil pengecekan perihal penyadapan AS dan Australia ke Lemsaneg. Lemsaneglah lembaga yang melakukan enkripsi (membuat sandi) di bawah koordinasi Kemenhan.

"Kita minta sistem di Lemsaneg untuk bekerja untuk memastikan. Sebelum ada kepastian, saya belum bisa sampaikan sesuatu. Walaupun di sana-sini sudah ada suara-suara, ehh kita termasuk yang disadap dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kita tunggu perkembanganya," jelasnya diplomatis.

Jadi Lemsaneg akan meneliti ada atau tidaknya kebocoran?

"Setiap sistem yang tidak terbuka, memang itu dienkripsi oleh Lemsaneg. Sekarang kalau presiden berangkat ke luar negeri, selalu ada staf Lemsaneg yang ikut. Karena dia yang berikan cover terhadap komunikasi kita. Saya ingin pastikan dulu dari Lemsaneg. Saya sudah minta sama Djoko (Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi) supaya betul-betul kita teliti. Nanti dalam beberapa waktu akan saya sampaikan," janjinya.

Yang diteliti Lemsaneg, lanjutnya, adalah semua sistem komunikasi di Indonesia. "Kita juga punya (sistem komunikasi antisadap). Tapi sistem kita pakai tradisional, buka tutup buka tutup. Kalau kita komunikasi dengan Mabes TNI misalkan, kita buka, kalau sudah kita tutup. Jadi mereka (pihak asing yang menyadap) nggak bisa masuk. Mereka (Lemsaneg) sudah bekerja. Tentu dilakukan secara silent," jawab Menhan.

Pernyataan Menhan Purnomo berbeda dengan statementnya pada Jumat 25 Oktober lalu. Kala itu dia menegaskan tidak ada soal penyadapan tersebut, termasuk penyadapan terhadap Presiden RI.

"Tidak ada ke kita soal penyadapan itu, bisa dipastikan," kata Purnomo di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta.

Purnomo yakin Indonesia tidak disadap karena mempunyai lembaga intelijen. Lembaga itu diyakini Purnomo tidak mudah diterobos oleh pihak mana pun.

"Kita punya Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), jadi tidak ada," imbuhnya.


(nwk/nrl)