Detik.com News
Detik.com
Jumat, 01/11/2013 17:37 WIB

Panglima TNI Pastikan Remunerasi Prajurit akan Naik 20 Persen

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Remunerasi prajurit TNI akan naik 20 persen dari 37 persen menjadi 57 persen. Menurut Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, peningkatan remunerasi secara prinsip sudah disetujui komisi I DPR RI.

Moeldoko mengatakan remunerasi saat ini perlu ditingkatkan. Hal ini diungkapkan pasca pengangkatan Moeldoko sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di lapangan tembak marinir FX Supramono, Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jumat (1/11/2013).

"Saya sudah berguru dan sudah sampaikan kepada pimpinan kita dan komisi I DPR RI prinsipnya sudah menyetujui, remunerasi prajurit perlu ditingkatkan," katanya.

Ia menyebut remunerasi prajurit saat ini 37 persen akan naik 20 persen menjadi 57 persen dan berharap tahun depan akan terealisasi. "Sekarang baru 37 persen, harapan saya tidak terlalu lama 2014 mudah mudahan bisa menjadi 57 persen," jelasnya.

Jika terealisasi, ia memastikan senyum para prajurit TNI dipastikan akan semakin lebar. "Semoga bisa segera teralisasi. Jadi senyum prajurit saya semakin lebar," pungkas Moeldoko sambil tertawa lebar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%