detikcom
Jumat, 01/11/2013 16:12 WIB

SBY Sesalkan Penyadapan oleh AS dan Australia

Rivki - detikNews
Jakarta - Amerika Serikat dan Australia terungkap telah menggunakan fasilitas penyadapan melalui kedutaan masing-masing di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

"Pada prinsipnya kalau benar seperti yang diberitakan sungguh ini sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," ujar Jubir Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Julian menambahkan, Indonesia belum mengambil sikap terkait kasus tersebut. Alasannya, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa masih mencari klarifikasi informasi penyadapan tersebut.

"Presiden telah lapor ke Menlu, Presiden minta Menlu berkomunikasi dan minta klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Tentu semua pihak bekerja makanya kita menunggu penjelasan dari pihak resmi," tambah Julian.

Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta. Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor Timur pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.

Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.

"Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta," ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa dalam rilis Kemenlu kemarin.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close