detikcom
Jumat, 01/11/2013 16:12 WIB

SBY Sesalkan Penyadapan oleh AS dan Australia

Rivki - detikNews
Jakarta - Amerika Serikat dan Australia terungkap telah menggunakan fasilitas penyadapan melalui kedutaan masing-masing di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

"Pada prinsipnya kalau benar seperti yang diberitakan sungguh ini sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," ujar Jubir Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Julian menambahkan, Indonesia belum mengambil sikap terkait kasus tersebut. Alasannya, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa masih mencari klarifikasi informasi penyadapan tersebut.

"Presiden telah lapor ke Menlu, Presiden minta Menlu berkomunikasi dan minta klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Tentu semua pihak bekerja makanya kita menunggu penjelasan dari pihak resmi," tambah Julian.

Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta. Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor Timur pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.

Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.

"Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta," ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa dalam rilis Kemenlu kemarin.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%