Din Syamsuddin: Politik Dinasti Berpotensi Picu Konflik Kepentingan

Jakarta - Wacana politik dinasti mencuat setelah terungkapnya kasus dugaan suap dalam pilkada yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dinasti politik cenderung berpotensi menimbulkan conflict of interest.

"Politik kekeluargaan cenderung berpotensi munculkan conflict of interest. Ada kaitan ke samping dan ke atas," ujar Din di gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013)

Din menjelaskan, sebetulnya tak ada masalah dengan politik dinasti jika itu memang menjadi pilihan rakyat. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah ketika ada yang salah dalam cara pemilihannya.

Namun Din menilai ada dua sisi yang bisa menjadi kacamata dalam melihat fenomena tersebut.

"Secara Politik ini sah-sah saja, tapi secara moral tidak baik. Mengesankan kekuasaan politik di tangan segelintir orang, cenderung berpolitik untuk kepentingan dinastinya mereka sendiri," ulasnya.

Dia mengatakan bahwa politik dinasti saat ini ramai dibicarakan setelah kasus Ratu Atut mencuat ke permukaan. Namun, dia melihat fenomena itu tak hanya ada di satu partai politik saja.

"Ternyata di banyak parpol ada, Demokrat, PAN, di partai lain juga ada," katanya.

"Marilah kita berbagi peran dalam berbangsa," pungkas Din.

(sip/rmd)