Pemerintah Mesir Akan Sita Aset-aset Ikhwanul Muslimin

Kairo, - Pemerintah interim Mesir telah mengumuman rencana untuk menyita aset-aset kelompok Ikhwanul Muslimin. Kabinet Mesir telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki sumber-sumber dana Ikhwanul dan menyita aset-aset gerakan tersebut.

Kementerian Solidaritas Sosial Mesir menyampaikan hal tersebut seperti dilansir Press TV, Jumat (4/10/2013).

Juru bicara kementerian tersebut, Hani Mahanna mengatakan, pemerintah juga akan melarang atau mengambil alih layanan-layanan sosial milik Ikhwanul. Ini termasuk sejumlah rumah sakit, sekolah-sekolah dan badan-badan amal.

Langkah ini sebagai bagian dari putusan pengadilan belum lama ini. "Secara hukum, berdasarkan vonis terakhir, itu (layanan-layanan Ikhwanul) sekarang dilarang," tutur Mahanna.

Mesir telah mengalami berbagai kerusuhan sejak 3 Juli lalu, ketika militer menggulingkan pemerintahan Presiden Mohamed Morsi. Militer juga telah membekukan konstitusi dan membubarkan parlemen. Militer pun kemudian menunjuk kepala Mahkamah Konstitusi Tertinggi, Adly Mahmoud Mansour sebagai presiden interim Mesir.

Beberapa waktu lalu, pemerintahan interim Mansour telah melancarkan sejumlah operasi terhadap para pendukung Morsi, yang terus menggelar aksi demo. Lebih dari 2 ribu anggota Ikhwanul telah ditangkap, termasuk sang pemimpin Mohamed Badie yang ditahan pada 20 Agustus lalu.

Sekitar 1.000 orang telah tewas dalam kekerasan antara para pendukung Morsi dan aparat Mesir belum lama ini. Situasi memanas memuncak saat saat polisi menyerbu kamp-kamp demonstran pro-Morsi pada 14 Agustus lalu.

(ita/nrl)