Balegda DPRD, Ditlantas Polda dan Koalisi Transportasi Bahas ERP

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan program ERP untuk membatasi kemacetan lalu lintas. Balegda DPRD DKI Jakarta bersama Satuan Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan membahas teknis penerapannya.

"Jakarta harus punya payung hukum untuk membatasi kendaraan pribadi di jalan raya. Ini bisa dilakukan Transport Demant Management dalam bentuk Perda," kata Ketua Balegda DPRD DKI, Triwisaksana di kantor DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Ia mengatakan jika adanya mobil murah menjadi salah satu hal yang mendesak untuk pelaksaan ERP di lapangan. Saat ini UU dan PP yang ada saat ini sudah memadai untuk membuat Perda.

Perwakilan Aliansi TDR, Ahmad Safrudin mengatakan jika pada dasarnya infrastruktur DKI sudah siap. Tinggal persoalan biaya dan pengelolaan biaya yang diterima dari sistem ERP untuk pengembangan transportasi massal.

"DPRD harus mendorong sistem pengelolaan uangnya untuk pengembangan angkot dan fasilitas pejalan kaki," ujar Safrudin.

Ketua MTI, Ellen Tangkudung menyoroti hal yang berbeda. Ellen berharap pemprov mensosialisasikan kebijakan ini dengan kabupaten satelit

Progrm ini hrus diselaraskan disekitar bodetabek. Karena ini akan memacetkan jalan-jalan di sekitar wilayah Jakarta yang mau masuk Jakarta," ucap Ellen.

Saat ini RDP ini masih sementara berlangsung.

(bil/lh)