"Mayoritas Pemda masih menganggap tabu informasi anggaran. Hal ini terlihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website," kata Koordinator Advokasi Seknas FITRA Maulana dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (29/9/2013).
Berdasarkan hasil penelusuran Seknas FITRA pada awal bulan September di 193 website pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang tersebar di 9 propinsi, Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih di bawah 25%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemda juga dinilai pilih-pilih dokumen anggaran yang ingin dipublikasikan. Misalnya, Perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan dengan Rancangan Perda APBD. Lalu APBD perubahan lebih tertutup dibandingkan dengan APBD Murni.
"Akibat tertutupnya pemerintah daerah atas informasi anggaran tersebut, berpotensi membuat keuangan daerah dirugikan karena rendahnya pengawasan publik," ucap Maulana.
(iqb/jor)