9 Kritik Telak pada Mobil Murah

Jakarta - Kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tidah hanya disitu, ternyata anggota dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi melihat ada sembilan kepalsuan dibalik kebijakan LCGC.

Menurut Tulus dalam Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Sabtu (28/9/2013), kepalsuan pertama yang ada yakni penggunaan kata 'biaya murah atau low cost' disebutnya sebagai pelecehan masyarakat. Pasalnya, pemerintah menyasar kebijakan ini untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Selain itu, letak murahnya di mana? Di Libya saja mobil itu harganya Rp 50 juta. Kalau di sini, orang beli rata-rat di kredit, harganya nambah. Jadi, mana yang low cost?" Ujar Tulus.

Kepalsuan kedua yang ditemukan yakni tidak terbuktinya mobil hijau atau green car. Karena, mobil yang dijual sama-sama memakai bensin. Ketiga seharusnya mobil memakai desain mobil nasional. Keempat, pemerintah mau melakukan ekspor mobil murah ini.

"Jadi mungkin hanya mimpi kita tidak ada reputasi ekspor (mobil). Bahkan, di ASEAN saja tidak ada reputasi, terus mau ekspor?" jelasnya.

Tulus mengatakan, Kepalsuan yang kelima, dimana mobil murah tersebut ditujukan juga bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Tapi, hal itu dilihat Tulus tidak ada korelasi. Mobil LCGC yang dipasarkan memiliki desain untk city car, sehingga tidak cocok masuk desa.

Keenam, akan dilakukan pengisian bensin memakai gas supaya ramah lingkungan. Lagi-lagi, Tulus menyebut hal itu hanya mimpi pemerintah semata. Ketujuh, Puluhan ribu mobil diyakini Tulus sudah dipesan 85 persen warga Jakarta.

"Akhirnya, 30 ribu unit yang akan dipasarkan tahun ini pasti terserap di Jabodetabek," ujar Tulus.

Kedelapan, peralihan pengguna sepeda motor ke mobil LCGC. Kepalsuan itu terlihat karena para pembeli sepeda motor saja sebagian menggunakan kredit. Terakhir, lanjut Tulus, SBY dalam satu kesempatan menyebut Indonesia pada 2030 harus mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen. Sementara, mobil yang menjadi penyumbang polusi terus diperjualbelikan.

"Ini kepalsuan dari kebijakan LCGC," imbuh Tulus.

(spt/ndr)