"UN itu untuk pemetaan, saya sangat setuju kalau UN itu untuk pemetaan. Ada yang mengatakan UN itu untuk ke jenjang yang lebih tinggi, UN itu dipakai untuk memperbaiki pendidikan si anak. Kalau si A minta pemetaan ada, si B minta kelulusan ada, si C minta untuk perbaikan bagi anak itu juga sudah ada. Kurang apa lagi?" kata Mendikbud M Nuh.
Hal itu disampaikan M Nuh saat membuka Konvensi UN di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2013). Konvensi diikuti oleh praktisi dan pengamat pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peta kelulusan ada peningkatan. Nilai rata-ratanya yang menarik. Urusan kelulusan tidak menjadi persoalan. Peta yang bagus seperti apa sih? Peta yang bagus adalah peta yang datanya valid
Maksud dari pemetaan ini adalah untuk pembinaan," imbuh Nuh.
Nuh mencontohkan UN untuk pemetaan kualitas pendidikan.
"Seumpama dari hasil UN kemarin kan rata-rata tertinggi itu Jawa Timur. Nah, belum tentu nilai di seluruh SMA Jatim itu bagus-bagus. Seumpama dari hasil kemarin ini yang paling bagus Lamongan, nah kita bisa lihat dalam suatu pelajaran itu kompetensi dasar siswa Lamongan paling menguasai materi apa," jelas Nuh.
"Lalu di Jatim yang terjelek rata-ratanya itu dari Kota Batu. Nah, kita lihat dari jurusan apa, oh ternyata IPS. Di IPS itu pelajaran apa yang menonjol nilainya, oh ternyata sosiologi. Nah dari pelajaran sosiologi, SMA di Batu tidak menguasai apa? Oh ternyata materi konflik sosial yang paling tidak dikuasai. Nah, inilah pentingnya kita buat soal berdasarkan pemetaan," papar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini.
Demikian pula soal persentase nilai UN dan nilai sekolah yang akan disertakan dalam kelulusan siswa, apakah 60:40, 70:30 atau 50:50. Juga pencetakan soal dan distribusi soal, apakah akan dilakukan pusat atau diserahkan ke daerah.
"Soal persentase apakah 100-0, 70-30, 50-50, itu saya serahkan pada rapat nanti malam. Jadi baru besok ada hasilnya. Itu kan terkait komposisi toh? Kalau penyelenggaraan tetap nasional, tapi pencetakan soal itu bisa saja diserahkan ke daerah. Kalau soal tetap dibuat oleh nasional, pusat. Yang jadi pembahasan nantinya adalah mengenai teknis dan bagaimana keamanannya supaya tidak bocor. Itu juga akan dibahas nanti malam," jelas Nuh.
(nwk/nrl)