Detik.com News
Detik.com
Kamis, 26/09/2013 13:01 WIB

Stop Pertunjukan Topeng Monyet!

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Stop Pertunjukan Topeng Monyet!
Jakarta - Eksploitasi satwa untuk kepentingan komersial seperti sirkus lumba-lumba dan topeng monyet akan dilarang. Pemerintah siap melakukan penindakan, namun dengan sosialisasi terlebih dulu.

"Mengenai topeng monyet ini juga sebenarnya akan kami tindak, tetapi kan kita perlu sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan yang menganggapnya sebagai hiburan," ujar Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2013).

Masyarakat kota dianggap telah lebih mengerti mengenai larangan mengeksploitasi hewan. Hal ini seiring dengan perubahan kultur sosial masyarakat.

"Kalau dulu kan kalau di rumahnya ada gading gajah, ada macan diawetkan, ada satwa-satwa lain yang diambil kulitnya itu dianggap mewah di kota. Kalau sekarang lain, itu dianggap sebagai eksploitasi. Nah, kalau di desa belum seperti itu sehingga masih kita upayakan sosialisasi dan belum penindakan," imbuhnya.

Mengenai penindakan, Kemenhut akan menggandeng kepolisian dan tokoh masyarakat. Hal ini karena Kemenhut tidak punya kewenangan hingga ke pemukiman masyarakat.

"Jadi nanti kalau menemukan pelanggaran (eksploitasi satwa), laporkan! Bisa ke polisi setempat, bisa juga ke tokoh masyarakat karena itu wilayah mereka. Kementerian Kehutanan berwenang jika pelanggaran terjadi pada kawasan hutan konservasi atau taman nasional," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bpn/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%