Kamis, 26/09/2013 13:01 WIB

Stop Pertunjukan Topeng Monyet!

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Eksploitasi satwa untuk kepentingan komersial seperti sirkus lumba-lumba dan topeng monyet akan dilarang. Pemerintah siap melakukan penindakan, namun dengan sosialisasi terlebih dulu.

"Mengenai topeng monyet ini juga sebenarnya akan kami tindak, tetapi kan kita perlu sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan yang menganggapnya sebagai hiburan," ujar Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2013).

Masyarakat kota dianggap telah lebih mengerti mengenai larangan mengeksploitasi hewan. Hal ini seiring dengan perubahan kultur sosial masyarakat.

"Kalau dulu kan kalau di rumahnya ada gading gajah, ada macan diawetkan, ada satwa-satwa lain yang diambil kulitnya itu dianggap mewah di kota. Kalau sekarang lain, itu dianggap sebagai eksploitasi. Nah, kalau di desa belum seperti itu sehingga masih kita upayakan sosialisasi dan belum penindakan," imbuhnya.

Mengenai penindakan, Kemenhut akan menggandeng kepolisian dan tokoh masyarakat. Hal ini karena Kemenhut tidak punya kewenangan hingga ke pemukiman masyarakat.

"Jadi nanti kalau menemukan pelanggaran (eksploitasi satwa), laporkan! Bisa ke polisi setempat, bisa juga ke tokoh masyarakat karena itu wilayah mereka. Kementerian Kehutanan berwenang jika pelanggaran terjadi pada kawasan hutan konservasi atau taman nasional," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bpn/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%