detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 11:26 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 26/09/2013 13:01 WIB

Stop Pertunjukan Topeng Monyet!

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Eksploitasi satwa untuk kepentingan komersial seperti sirkus lumba-lumba dan topeng monyet akan dilarang. Pemerintah siap melakukan penindakan, namun dengan sosialisasi terlebih dulu.

"Mengenai topeng monyet ini juga sebenarnya akan kami tindak, tetapi kan kita perlu sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan yang menganggapnya sebagai hiburan," ujar Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2013).

Masyarakat kota dianggap telah lebih mengerti mengenai larangan mengeksploitasi hewan. Hal ini seiring dengan perubahan kultur sosial masyarakat.

"Kalau dulu kan kalau di rumahnya ada gading gajah, ada macan diawetkan, ada satwa-satwa lain yang diambil kulitnya itu dianggap mewah di kota. Kalau sekarang lain, itu dianggap sebagai eksploitasi. Nah, kalau di desa belum seperti itu sehingga masih kita upayakan sosialisasi dan belum penindakan," imbuhnya.

Mengenai penindakan, Kemenhut akan menggandeng kepolisian dan tokoh masyarakat. Hal ini karena Kemenhut tidak punya kewenangan hingga ke pemukiman masyarakat.

"Jadi nanti kalau menemukan pelanggaran (eksploitasi satwa), laporkan! Bisa ke polisi setempat, bisa juga ke tokoh masyarakat karena itu wilayah mereka. Kementerian Kehutanan berwenang jika pelanggaran terjadi pada kawasan hutan konservasi atau taman nasional," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bpn/mad)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%