Hal itu dikritik oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menilai pernyataan Imam tanpa bukti bisa jadi fitnah.
"Seharusnya seseorang seperti itu apalagi kalau yang menyebutkan diekspose begitu luas tentu harus ada data yang kuat. Sebab kalau tidak kan bisa jadi fitnah," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa pun yang akan menuding seseorang sebaiknya memiliki data yang kuat sehingga tidak jadi polemik dan fitnah," tegas politikus PDIP itu.
Menurut Pram, DPR ini lembaga politik siapa saja bisa mengkritisi, bahkan di era demokrasi wajib dikritisi. Tapi jangan mengkritisi tapi tidak memiliki data.
"Ini akan membahayakan lembaga DPR. Kalau ada orang perorang dan itu bisa dibuktikan, maka BK harus berinisiatif segera mengambil tindakan. Kasian (anggota) yang dilegitimasi lembaganya," ucap Pram.
Sebelumnya, Imam Anshori telah memenuhi panggilan BK DPR pada Rabu (25/9) kemarin. Imam mengakui tak memiliki bukti atas tudingannya soal suap anggota DPR kepada KY.
(bal/asp)