Hari Tani, Ratusan Orang di Boyolali Aksi Tolak Impor Pangan dan Tembakau

Boyolali - Ratusan petani menggelar mendatangi DPRD Boyolali untuk menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional. Mereka mendesak Pemerintah menghentikan impor pangan dan tembakau. DPRD setempat mendukung sikap petani dan berjanji akan meneruskan aspirasi petani tersebut ke DPR RI.

Aksi digelar di jalanan depan kantor DPRD Boyolali, Selasa (24/9/2013). Aksi itu diikuti ratusan petani dari sejumlah organisasi tani dam LSM yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pangan Boyolali. Mereka melakukan orasi-orasi mendesak Pemerintah menjalankan kewajibannya melindungi nasib petani.

Korlap aksi, Syukur Fahrudin, mengatakan aksi digelar mengingat hingga saat ini kesejahteraan petani masih terpuruk dan semakin diperparah oleh kebijakan Pemerintah tidak mempedulikan nasib petani. Salah satu yang menjadi sorotan mereka adalah kebijakan Pemerintah membuka kran impor pangan.

"Di tengah musim panen raya, Pemerintah justru melakukan impor pangan secara besar-besaran. Produk pertanian asing menguasai dan membanjiri pasar dan merusak harga produk pertanian dalam negeri. Pemerintah harus menghentikan impor pangan dan tembakau, kalau tidak ingin melihat petani terlempar ke jurang kemiskinan massal," ujarnya.

Selain itu mereka juga mendesak Pemerintah membuat UU perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemerintah juga didesak mencabut UU yang dinilai tidak pro-petani seperi UU pengadaan tanah untuk pembangunan publik, UU sumber daya air dan UU perkebunan.

Aksi tersebut mendapat dukungan dari DPRD setempat. Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, langsung bergabung bersama peserta aksi dan bahkan tampil memberikan orasi.Dalam orasinya, Paryanto menyatakan dukungannya atas aspirasi petani. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Boyolali akan melayangkan surat resmi ke DPR-RI mengenai tuntutan para petani.

Pernyataan itu diulangi lagi oleh Paryanto usai berdialog dengan 15 orang perwakilan massa aksi di gedung dewan bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. "Kami sangat mendukung. Kami akan mengirim surat resmi ke DPR RI untuk menolak impor pangan," tegas Paryanto.

(mbr/try)