"Aturan mainnya itu siapa yang seharusnya jadi Ketua Komisi III. Ikuti saja aturannya. Sekarang kan ada hak partai," kata Jenderal Purn Pramono Edhie (58) yang juga mantan KSAD ini di Media Center Edhie Wibowo 55, Jl Diponegoro 43, Jakarta, Senin (23/9/2013).
Jatah Ketua Komisi III memang berada di Fraksi Partai Demokrat. Namun sejumlah anggota Komisi III menolaknya. Menurut Pramono itu bentuk tidak menghargai hak FPD DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono tak mempermasalahkan karakter Ruhut yang dikenal ceplas-ceplos, asalkan sikap itu dimaksudkan untuk menyuarakan kejujuran.
"Ceplos-ceplos itu apakah berdasarkan kejujuran atau nggak? Kalau ceplas-ceplos menghina orang tentu nggak boleh," pungkas pria kelahiran Magelang, 5 Mei 1955 ini.
Sejumlah anggota Komisi III DPR menolak penunjukan Ruhut. Ruhut dinilai tak punya kapasitas dan bisa-bisa malah menjadikan Komisi III DPR jadi komisi badut.
(van/nrl)