Perkawinan Politik Jokowi-Trah Soekarno Bisa Picu Common Enemy

Perkawinan Politik Jokowi-Trah Soekarno Bisa Picu Common Enemy

- detikNews
Minggu, 22 Sep 2013 02:57 WIB
Jakarta - Tiket pencapresan Jokowi hampir pasti didapat dari PDIP. Tinggal menunggu waktu dan lampu hijau dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri menyala. Wacana siapa duet Jokowi di Pilpres nantipun bermunculan, salah satunya dari trah Soekarno, Puan Maharani atau Prananda Prabowo.

Namun bagaimanakah peluang trah Soekarno berduet dengan Jokowi? Direktur School of Politic and Development, Universitas Nasional, Dr Robi Nurhadi berpendapat PDIP meski berhati-hati dalam mengambil langkah tepat jika jadi mencapreskan Jokowi. Mengambil pasangan Jokowi dari trah Soekarno justru bisa berakibat salah langkah.

"'Perkawinan politik' dengan trah Soekarno memang pilihan dilematis. Jokowi perlu PDIP, dan PDIP perlu Jokowi untuk menang. Tapi mengawinkan keduanya dalam satu pelaminan politik tahun 2014, bukan pilihan yang tepat," ujar Robi saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (21/9/2013) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, salah satu tiket nyapres Jokowi yang kuat adalah via PDIP. Namun masalahnya, tetap tiket tersebut tidak gratis. Melakukan 'perkawinan politik' dengan trah Soekarno meski secara terpaksa merupakan bagian dari langkah membeli tiket tersebut.

"Saya katakan 'kawin paksa' karena langkah tersebut bukan strategi ideal untuk memenangkan pilpres karena pasangan Jokowi-Puan misalnya, seperti koalisi jeruk sama jeruk. Koalisi ini akan memancing pembentukan common enemy secara politik. Dan sehebat apapun Jokowi, ia tidak cukup modalitas politik untuk melawannya," cetus alumnus National University of Malaysia ini.

Dia menambahkan, secara politik, PDIP saat ini terlihat sedang galau dan dilema untuk urusan pencapresan. Pilihannya antara menang dan atau mempertahankan dinasti politik Soekarno. Kalau mau menang, PDIP harus mengusung Jokowi.

"Tapi dengan catatan tetap berkoalisi dengan mitra yang menguatkan secara signifikan," jelas Robi.

Namun strategi koalisi ini harus dibayar mahal oleh PDIP jika ditempuh. Sebab, strategi ini sama dengan mengalihkan 'matahari politik' PDIP dari Megawati ke Jokowi pasca terpilihnya Jokowi jadi presiden.

"Dan di sinilah dinasti Soekarno terancam hilang. Kecuali Megawati ingin tetap mengawinkan Puan dengan Jokowi dengan target menaikkan popularitas trah Soekarno. Masalahnya adalah apakah Jokowi dan pendukungnya mau?" tegas Direktur Madani Institute ini.

Kemungkinan lain yang terjadi menurut Robi, adalah Megawati membuat deal dengan Jokowi seperti halnya yang dilakukan Lee Kuan Yew di Singapura. Masalahnya lagi, maukah Jokowi melakukan itu? Sementara saat pencapresan, Jokowi tidak an sich milik pendukung PDIP.

"Jangan lupa, Jokowi saat ini adalah 'produk politik jadi' yang banyak diminati banyak parpol. Salah satunya Demokrat. Kecuali, manakala para top elit merasa bahwa Jokowi ini ancaman yang tidak bisa 'dijinakkan', dan operasi politik pembunuhan karakter dilakukan," pungkasnya.




(rmd/jor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads