.webp)
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi menegaskan produksi mobil murah tidak bisa disalahkan. Seharusnya penerapan transportasi massa sudah dikembangkan di kota besar seperti Jakarta.
Lagipula, ia membandingkan persoalan ini seperti Thailand dan Malaysia yang penjualan mobil murah tidak menjadi persoalan karena punya sistem transportasi publik yang baik. Selain itu, negara lain juga punya kebijakan pelengkap seperti penerapan harga parkir mahal bagi mobil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Perhubungan mendukung langkah Kemenperin yang membuka pintu pasar mobil murah. Serupa dengan Kemenperin, Kemenhub juga menyoroti kekurangan infrastruktur transportasi massa di kota besar seperti Jakarta yang memang belum siap.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang S. Ervan, mengatakan banyaknya jumlah mobil dan tidak diimbangi kesediaan infrastruktur yang menunjang menyebabkan kemacetan. Ia pun mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenperin terkait pelaksanaan serta akibat kebijakan penjualan mobil murah.
Bila diterapkan secara bersamaan dengan penyediaan transportasi massal yang baik, Bambang meyakini pengaruh kemacetan yang dikhawatirkan masih bisa ditekan. “Harus dipercepat pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) tahap satu dan dua. Kalau tidak ya pasti macet,” ujarnya kepada detikcom, kemarin. "Dan jangan seolah-olah kita antarinstansi pemerintah dibentrokan."
Bambang juga menekankan transportasi massal perlu dilengkapi dengan kebijakan yang seiring seperti penerapan biaya parkir mahal hingga adanya electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik.
Selain itu, rencananya juga Kemenhub bakal mendukung dengan segera merealisasikan proyek jalur kereta lingkar layang Jakarta mulai tahun depan. “Silakan mobil dijual tapi harus didukung transportasi massa yang baik,” katanya.
Adapun Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroso Alimoeso menilai sejauh ini penerapan sistem transportasi di DKI malah semakin mundur dengan bertambah kemacetan. Masalah yang utama karena tidak konsistennya perencanaan transportasi massal yang sudah diwacanakan sejak lama.
Ia pun berharap proyek MRT tahap pertama segera terwujud. “Jangan stagnan lagi. Kalau seperti itu nanti Jakarta bagaimana,” ujarnya kepada detikcom, kemarin. Seharusnya, tegas Suroso, sudah ada sistem transportasi jangka panjang untuk mendukung sistem transportasi Jakarta.
Misalnya, seperti merealisasikan juga jalur kereta layang yang tidak bersinggungan dengan jalur darat. "Jakarta kan sudah lama kenal sistem transportasi kereta api, kalau bisa ya diterapkan nanti,” lanjut dia.
Senada, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan kota seperti Jakarta harus segera merealisasikan proyek MRT. Rencana groundbreaking pada Oktober nanti jangan sampai molor lagi.
Ia menegaskan kehadiran mobil murah tidak bisa disalahkan sebagai penyebab penambah kemacetan khususnya di ibu kota. Pasalnya, pemasaran mobil murah juga disebar di berbagai daerah luar Jakarta.
“MRT itu kan sudah ada sepuluh tahun lalu. Ya bagus Pak Jokowi segera realisasikan pembangunan MRT itu supaya ada peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massa. Jangan nanti kita disorot dan disalahkan soal mobil murah ini,” jelas Jongkie kepada detikcom, kemarin.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan jumlah mobil di ibu kota sudah terlampau banyak dan tidak sesuai dengan kondisi jalan. Apalagi hal ini mengingat proyek MRT segera dibangun sehingga memperparah kemacetan.
Ahok berharap pemerintah pusat bisa konsisten mendukung penyelesaian kemacetan yang ada di Jakarta. “Jujur, kita tidak berharap mobil banyak seperti sekarang di Jakarta," ucap Ahok.
(brn/brn)
